Dalih Pembunuhan Massal: G30S dan Kudeta Suharto (1)

Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto

Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul

Pretext for Mass Murder: Th e September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in

Indonesia

Pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia seizin penerbit asli

oleh

Institut Sejarah Sosial Indonesia bekerjasama dengan Hasta Mitra pada Januari 2008.

Penerjemah : Hersri Setiawan

Penyunting: Ayu Ratih dan Hilmar Farid

Penyelaras bahasa: M. Fauzi dan Th . J. Erlijna

Desain sampul dan tata letak: Alit Ambara

Foto sampul: Corbis

Institut Sejarah Sosial Indonesia

Jalan Pinang Ranti No. 3 Jakarta 13560

Email: issi@cbn.net.id

Hasta Mitra

Jalan Duren Tiga Selatan No. 36 Jakarta Selatan

Email: yusak@cbn.net.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

John Roosa,

Dalih Pembunuhan Massal

Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Cetakan 1

Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008

xxiv+392 hlm; 16 cm x 23 cm

ISBN: 978-979-17579-0-4

untuk orangtua saya

DAFTAR ISI

Daftar Ilustrasi vii

Sekapur Sirih xi

Kata Pengantar edisi Bahasa Indonesia xv

Pendahuluan 3

I. Kesemrawutan Fakta-Fakta 52

II. Penjelasan tentang G-30-S 90

III. Dokumen Supardjo 122

IV. Sjam dan Biro Chusus 169

V. Aidit, PKI, dan G-30-S 199

VI. Suharto, Angkatan Darat, dan Amerika Serikat 250

VII. Menjalin Cerita Baru 291

Lampiran-lampiran

1. Beberapa Pendapat jang Mempengaruhi Gagalnja

“G-30-S” Dipandang dari Sudut Militer (1966),

oleh Brigadir Jenderal Supardjo 323

2. Kesaksian Sjam (1967) 344

Daftar Pustaka 362

Indeks 375

vii

DAFTAR ILUSTRASI

PETA

1. Jakarta, 1965

2. Lapangan Merdeka

3. Pangkalan Angkatan Udara Halim dan Lubang Buaya

FOTO DAN KARTUN

1. Monumen Pancasila Sakti

2. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti

3. Museum Pengkhianatan PKI

4. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti

5. Supardjo dan Ibu Supardjo, ca. 1962

6. Kartun memperingati 20 tahun kemerdekaan nasional

7. Kartun mendukung Gerakan 30 September

8. Kartun: “Film minggu ini”

9. Kartun anti-PKI

TABEL DAN FIGUR

1. Staf Umum Angkatan Darat (SUAD)

2. Personil Militer dan Sipil dalam Gerakan 30 September

3. Struktur Organisasi PKI

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

SEKAPUR SIRIH

Saya mulai menulis tentang Gerakan 30 September saat menjadi

penerima beasiswa pascadoktoral Rockefeller Foundation di Institute

of International Studies di University of California-Berkeley, sebagai

bagian dari Communities in Contention Program pada 2001-2002. Terima

kasih kepada direktur lembaga, Michael Watts, yang telah memberikan

saya suasana yang demikian hidup untuk belajar. Joseph Nevins adalah

pembaca rumusan-rumusan awal pandangan saya. Kritiknya yang tajam

pada saat makan siang di kafe-kafe di Berkeley menyadarkan saya bahwa

menulis tentang Gerakan 30 September dalam bentuk karangan jurnal

singkat tidak memadai untuk mengurai keruwetan-keruwetannya.

Ulasan-ulasannya terhadap rancangan buku yang muncul belakangan

sangat membantu saya dalam berpikir tentang penyajian argumen saya.

Untuk berbagai-bagai bentuk bantuan di Bay Area, saya berterimakasih

kepada Iain Boal, Nancy Peluso, Silvia Tiwon, Jeff Hadler, Hala Nassar,

Mizue Aizeki, dan Mary Letterii.

Sidang pendengar di Center for Southeast Asian Studies di University

of Wisconsin, Madison, pada akhir 2001 telah mendengarkan uraian

versi awal yang masih mentah dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih

kepada semua yang hadir di sana, dan untuk ulasan-ulasan mereka yang

mendalam. Terima kasih juga untuk Alfred McCoy, yang bertahun-tahun

lalu pernah mengajar saya tentang bagaimana mempelajari masalahmasalah

kemiliteran dan kudeta, karena sudah mengundang saya memberi

ceramah dan mendorong saya menulis buku ini.

xii

SEKAPUR SIRIH

Sesudah naskah awal saya diamkan selama dua tahun agar dapat

menyelesaikan pekerjaan saya yang berkaitan dengan pengalaman para

korban kekerasan massal 1965-66 di Indonesia, pada awal 2004 saat di

University of British Columbia saya kembali ke naskah tersebut. Saya

menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di jurusan sejarah,

Steven Lee yang memberikan ulasan terhadap rancangan keseluruhan

buku, dan Erik Kwakkel untuk bantuannya dalam hal kata-kata Belanda.

Terima kasih pula kepada Brad Simpson dari University of Maryland,

yang membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi

pemerintah Amerika Serikat mengenai Indonesia; dan David Webster,

lulusan program doktoral dari University of British Columbia, yang

membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi pemerintah

Kanada.

Saya sangat berutang budi kepada dua pengulas tanpa nama yang

dengan murah hati telah memberikan pujian mereka bahkan sesudah

mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengoreksi

sangat banyak kesalahan dalam naskah saya dan mengajukan bantahan

terhadap uraian-uraian saya. Saya harap kesabaran mereka ketika menuliskan

ulasan-ulasan yang sedemikian kritis dan rinci itu telah saya imbangi

dengan perbaikan-perbaikan yang akan mereka temukan dalam buku

ini.

Sejak awal 2000 saya melakukan penelitian tentang peristiwa 1965-

66 dengan sekelompok peneliti yang tergabung dalam Jaringan Kerja

Budaya di Jakarta. Buku ini tumbuh dari penelitian kami bersama dan

pendirian lembaga kami, Institut Sejarah Sosial Indonesia. Ucapan terima

kasih kepada rekan-rekan berikut ini kiranya tidak layak, oleh karena

buku ini sebagian merupakan milik mereka, yaitu: Hilmar Farid, Agung

Putri, Razif, Muhammad Fauzi, Rinto Tri Hasworo, Andre Liem, Grace

Leksana, Th .J. Erlijna, Yayan Wiludiharto, Alit Ambara, B.I. Purwantari,

dan Pitono Adhi. Dua penggembala para budayawan muda di Garuda,

Dolorosa Sinaga dan Arjuna Hutagalung, telah memberikan ruang kerja

untuk penelitian kami dan ruang terbuka yang teduh di tengah-tengah

megalopolis yang hiruk-pikuk sebagai tempat kami bersantai. Johan Abe

dan Maryatun terus memberi bantuan tanpa kenal lelah.

Pasangan hidup saya selama tiga belas tahun terakhir, Ayu Ratih,

telah memandu saya dalam menulis sejarah Indonesia, sekaligus menexiii

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

gaskan bahwa penulisan sejarah hanyalah satu bagian dari kehidupan

aktif yang berjalinan erat dengan kehidupan banyak orang lain. Saya

beruntung sudah berada sangat dekat dengan suri teladan sikap kritis

dan hangat dalam berhubungan dengan dunia ini.

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

Saya mengantar terjemahan buku saya dengan sedikit kebimbangan.

Mengacu kepada surat keputusan Jaksa Agung setahun lalu, bukubuku

teks sejarah yang tidak mencantumkan akhiran “/PKI” setelah

singkatan G-30-S harus dibakar. Buku ini tidak menggunakan akhiran

tersebut. Tak akan ada gunanya menulis buku ini seandainya saya menambahkan

“/PKI.” Akhiran tersebut mencerminkan jawaban terhadap

pertanyaan tentang siapa yang mendalangi gerakan itu. Ia adalah simbol

pernyataan: “PKI mendalangi G-30-S.” Apabila jawaban itu didukung

oleh bukti-bukti tak tersangkal dan secara luas diterima sebagai fakta

historis maka kita tidak perlu mengajukan pertanyaan tentang dalang

lagi. Kita bisa tutup buku dengan G-30-S. Tapi banyak sejarawan yang

belum menerima jawaban tersebut, atau jawaban lain, sebagai sesuatu

yang fi nal, karena terdapat begitu banyak aspek yang aneh, tak terjelaskan

tentang G-30-S. Banyak orang Indonesia bingung dengan G-30-S dan

berharap menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Pemerintah

dapat mencoba menulis sejarah dengan keputusan resmi. Tetapi memastikan

bahwa setiap penyebutan G-30-S harus diikuti dengan “/PKI”

tidak akan mencegah orang untuk bertanya-tanya tentang arti kedua

istilah yang harus mereka kaitkan itu: Apa itu G-30-S? Apa itu PKI? Dan

bentuk hubungan seperti apa antara kedua istilah yang ditandai dengan

garis miring tersebut?

Ketika Suharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 saya tidak memxvi

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

bayangkan bahwa satu dekade kemudian pemerintah akan terus melarang

buku-buku yang tidak sesuai dengan propaganda rezim yang lalu. Rezim

Suharto mengklaim bahwa PKI bertanggung jawab atas G-30-S; partai

itu memimpin atau mengorganisasikan G-30-S. Klaim serupa itu dapat

diterima sebagai sebuah hipotesa tetapi kita seharusnya berharap diberi

sejumlah bukti sebelum kita menerimanya sebagai kesimpulan. Kita juga

harus berharap ada rumusan yang lebih persis. PKI adalah sebuah partai

dengan anggota kurang lebih tiga juta orang. Kalau pemerintah berniat

bersikukuh bahwa “PKI” mengorganisasikan G-30-S, maka pemerintah

harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan

gerakan tersebut. Apakah tiga juta anggota partai secara keseluruhan

bertanggung jawab? Atau kah sebagian? Atau hanya pimpinan partai?

Apakah pihak pimpinan itu Central Comite atau Politbiro? Sepanjang

masa kepemimpinan Suharto pemerintah tidak pernah dengan telak

mengidentifi kasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan,

dengan secara terus-menerus menggunakan istilah “PKI” masyarakat

digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh tiga juta anggota

partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa pun yang berhubungan

dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran (seperti

Lekra), bertanggung jawab.

Dokumen-dokumen internal rezim Suharto lebih terus terang.

Kebetulan saya menemukan buku yang ditulis Lemhanas pada 1968

untuk pejabat-pejabat pemerintah yang persis mengajukan pertanyaanpertanyaan

di atas. Buku 80 halaman ini ditulis dalam bentuk tanyajawab.

Berikut satu bagian tentang tanggung jawab “PKI”:

Pertanyaan: Apakah benar bahwa G-30-S/PKI yang menggerakkan

adalah PKI dan apakah setiap anggota PKI tentu

terlibat dalam G-30-S/PKI?

Jawab: Benar

a. bahwa G-30-S/PKI digerakkan oleh PKI telah dapat dibuktikan

baik secara fakta maupun secara hukum di depan

sidang-sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI.

xvii

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

b. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung (setiap orang berkewajiban

melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu

kejahatan akan dilakukan dan juga sesuai dengan prinsip

organisasi PKI bahwa keputusan pimpinan partai, mengikat

seluruh anggota).1

Saya tidak puas dengan kedua poin jawaban itu. Poin pertama,

persidangan-persidangan Mahmilub tidak membuktikan bahwa PKI

mendalangi G-30-S. Kesaksian-kesaksian terdakwa dan saksi-saksi

merupakan timbunan ketidakajegan. Para penuntut tidak mengajukan

bukti-bukti tandas kesalahan “PKI” dan para hakim tidak membutuhkannya;

mereka memulai prosiding peradilan dengan kepercayaan

(yang telah dipropagandakan Angkatan Darat) bahwa “PKI” bersalah.

Seperti diamati Harold Crouch saat mengulas beberapa berkas rekaman

persidangan Mahmilub pada awal 1970-an, orang dapat dengan mudah

menyimpulkan dari berkas-berkas tersebut bahwa sekelompok perwira

Angkatan Darat yang tidak puas memimpin G-30-S dan mengajak

beberapa pimpinan PKI untuk membantu mereka.2

Poin kedua jawaban Lemhanas sama mudah disangkal. Tuduhannya

adalah bahwa seluruh tiga juta anggota partai mengetahui tentang G-30-S

sebelumnya dan bersalah karena pengabaian (“tidak melaporkan pada

penguasa”). Tuduhan ini tidak mungkin benar: saluran-saluran informasi

di dalam partai tidak sedemikian ketat sehingga tiga juta orang dapat

mengetahui sesuatu yang orang lain, termasuk agen-agen intelijen kunci

di dalam Angkatan Darat, tidak tahu. Selain bersalah karena pengabaian,

mereka bersalah karena keterkaitan; sebagai anggota partai, mereka

bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil para pimpinan

(“keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota”). Itulah prinsip

kesalahan kolektif – sebuah prinsip yang sudah ditolak oleh semua negara

di dunia berdasarkan rule of law.

Sebelum 1965 pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan

kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan pada 1945-49 tidak

membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda.

Setelah pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an pemerinxviii

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

tah Sukarno melarang PSI dan Masjumi karena pemimpin-pemimpin

kedua partai mendukung pemberontakan-pemberontakan tersebut.

Tetapi pemerintah Sukarno tidak menyatakan bahwa semua anggota

kedua partai adalah pengkhianat; pemerintah tidak menahan dan/atau

membunuh orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masjumi.

Sukarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam – orangorang

yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah

– kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Bayangkan seandainya prinsip

kesalahan kolektif diterapkan pada anggota-anggota Golkar dewasa ini:

haruskah setiap anggota Golkar pada masa Orde Baru diminta bertanggungjawab

atas kejahatan-kejahatan Suharto?

Satu aspek yang tidak bermanfaat dalam debat tentang G-30-S di

Indonesia adalah kecenderungan untuk menggolongkan posisi apa pun

apakah sebagai pro-PKI atau anti-PKI. Siapapun yang tidak menyetujui

penahanan dan pembunuhan massal atau menunjukkan simpati

terhadap tahanan politik dianggap sebagai pendukung PKI. Pipit Rochiat

keberatan dengan kecenderungan ini dalam esai yang ditulisnya pada

1984 “Saya PKI atau Bukan PKI?.”3 Menciptakan dikotomi serupa itu

sama dengan mengabaikan kemungkinan posisi seperti yang diperlihatkan

Rochiat, yaitu tidak membela aksi-aksi PKI sebelum 1965, tidak

juga membenarkan kekerasan massal yang diarahkan kepada PKI setelah

G-30-S. Kekerasan tersebut mencerminkan bencana kemanusiaan. Saya

dapat memahami seandainya seseorang mengambil sikap antagonistik

terhadap PKI sebelum 1965: PKI adalah partai yang berniat mendirikan

negara satu partai, yang dipimpin oleh orang-orang yang berbicara dan

menulis secara dogmatis dan berdasarkan rumus-rumus baku, yang menggalang

pengikut-pengikutnya untuk mengintimidasi organisasi-organisasi

pesaingnya. Tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat

membenarkan cara partai tersebut ditindas: kebohongan-kebohongan

propaganda negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa

dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan

tanpa pengadilan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat. Sekarang,

setelah 40 tahun berlalu, kita seharusnya sudah mampu berhenti berpikir

semata-mata dalam kerangka dikotomis tentang peristiwa-peristiwa

tersebut, seakan-akan tiap kritik terhadap kisah resmi rezim Suharto

hanya dapat didorong oleh kecintaan terhadap PKI.

xix

Sudah saatnya pula untuk berhenti berpikir mengikuti stereotipstereotip

basi. Sepanjang kekuasaan Suharto PKI digambarkan sebagai

momok jahat sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu

pernah menjadi demikian populer, dengan jutaan anggota dan simpatisan.

Bagaimana mungkin sebegitu banyak orang Indonesia dihujat sebagai

iblis? Buku ini ditulis berdasarkan anggapan bahwa anggota-anggota PKI

sebenarnya manusia, bukan setan, dan memiliki karakter moral yang

tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang lain di Indonesia.

Jika kita bersedia berpikir jernih tentang pertanyaan siapa yang

bertanggung jawab atas G-30-S maka kita harus menelisik apa yang

sesungguhnya terjadi pada awal Oktober 1965. Benarkah gerakan itu

merupakan pemberontakan setiap orang di dalam PKI? Benarkah gerakan

itu merupakan percobaan kudeta? Rezim Suharto bersikukuh bahwa

G-30-S adalah keduanya: pemberontakan dan percobaan kudeta. Bab

satu buku ini mencoba merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi

pada beberapa hari pertama Oktober 1965 tanpa ada kesimpulan sebelumnya.

Saya menulis bab ini supaya paparannya cocok dengan salah

satu dari empat penjelasan yang saya ulas di bab 2. Informasi dasar yang

disajikan pada bab 1 mengungkap bahwa G-30-S aneh; beberapa aspek

memberi kesan gerakan ini merupakan percobaan kudeta, aspek-aspek

lain tidak menunjukkan adanya kudeta. Narasi apapun yang memuaskan

tentang kejadian-kejadian pada awal Oktober 1965 pertama-tama harus

mengakui keganjilan-keganjilan ini, kemudian mencoba menjelaskannya.

Satu masalah yang saya perhatikan di dalam kebanyakan buku

tentang G-30-S bersifat metodologis. Biasanya, seorang penulis mulai

dengan sebuah kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab atas

G-30-S (PKI, Sukarno, Suharto, dst.), lalu menimbang penjelasanpenjelasan

alternatif yang mungkin sebelum menyimpulkan bahwa

hipotesanya benar. Sejarawan tidak bekerja dengan cara seperti yang

digunakan ilmuwan pengetahuan alam – tingkah laku manusia dan

peristiwa-peristiwa sosial tidak diatur oleh hukum-hukum alam – tetapi

mereka kadang-kadang mengikuti beberapa prinsip fundamental yang

sama. Satu prinsip adalah menghindari untuk memulai suatu penelitian

dengan kesimpulan-kesimpulan di tangan. Kita tak akan pernah

menemukan sesuatu yang baru dengan cara seperti ini.

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

Masalah besar lain yang muncul dalam kepustakaan yang sudah

ada adalah kurangnya penilaian kritis terhadap sumber-sumber yang

digunakan. Dalam hal G-30-S, sumber-sumbernya memang secara

khusus bermasalah. Transkrip interogasi (Berita Acara Pemeriksaan atau

Proses Verbal) dan kesaksian di pengadilan militer – dua jenis sumber

yang sering digunakan dalam buku-buku tentang G-30-S – tidak dapat

dikatakan andal atau pun ajeg. Seorang sejarawan selalu harus berpikir

tentang konteks tempat sumber-sumber diproduksi dan mengajukan

pertanyaan yang sangat penting: bagaimana seseorang yang mengklaim

tahu sesuatu sesungguhnya tahu tentang hal itu?

Salah satu sumber yang paling andal tentang G-30-S adalah Visum

et Repertum yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan

Darat Gatot Subroto terhadap jazad tujuh perwira yang ditemukan di

Lubang Buaya. Justru sumber inilah yang tidak diumumkan oleh pemerintah

Suharto. Salinan laporan visum tersembunyi hingga 1980-an,

ketika dokumen itu ditemukan seorang ilmuwan dari Cornell University.4

Dari laporan ini kita cukup tahu bahwa apa yang dilaporkan di media

yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir 1965 tentang bagaimana

para perwira dibunuh ternyata palsu. Para perwira tersebut terbunuh

oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet; mereka tidak diiris-iris

ribuan kali dengan silet, mata mereka tidak dicungkil, dan mereka tidak

pula dimutilasi. Jika kita berpegang pada laporan para dokter, seperti

yang saya pikir seharusnya demikian, maka kita harus berasumsi bahwa

kisah-kisah tentang penyiksaan para perwira merupakan bagian dari

propaganda perang urat syaraf Angkatan Darat terhadap PKI. Kita juga

harus mempertimbangkan kisah-kisah apa tentang G-30-S dari rezim

Suharto yang palsu dan dokumen-dokumen lain mana yang telah disembunyikan

dari penglihatan kita.

Ketiadaan penilaian kritis terhadap sumber-sumber sudah menggiring

berbagai macam artikel dan buku yang menyajikan argumenargumen

berdasarkan kisah-kisah palsu oleh propagandis, dokumendokumen

palsu, dan spekulasi besar-besaran. Misalnya, tidak kurang

dari tiga buku yang baru saja diterbitkan mengklaim bahwa Presiden

Sukarno entah adalah sang dalang atau salah satu dari sekian dalang

G-30-S.5 Klaim ini tidak berdasar dan absurd. Pada saat menulis buku

ini saya berpikir bahwa klaim tersebut bahkan tidak layak ditanggapi.

xxi

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Tak ada bukti untuknya. Penerbitan ketiga buku ini mendorong saya

untuk menulis sangkalan rinci terhadap klaim yang dibuat sebagai esai

ulasan untuk sebuah jurnal akademik.6

Saya harus menekankan bahwa buku ini hanya tentang G-30-S. Ini

bukan buku tentang kekerasan massal yang muncul setelah gerakan itu

terjadi walaupun di bagian pengantar saya sampaikan beberapa argumen

dasar tentang kekerasan tersebut dan kaitannya dengan G-30-S. Saya

beranggapan bahwa lebih banyak penelitian harus dilakukan tentang

kekerasan massal pasca G-30-S sebelum sebuah analisis ilmiah yang baik

bisa ditulis. Menimbang skalanya, kekerasan pasca G-30-S merupakan

topik yang lebih penting daripada G-30-S itu sendiri. Buku ini diharapkan

bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut tentang kekerasan massal

pasca G-30-S dengan menyajikan konteks baru untuk memahami

tragedi tersebut. Jika G-30-S lebih jelas mungkin akan lebih mudah

untuk memusatkan perhatian pada topik-topik lain yang berkaitan.

Lebih banyak pula studi-studi yang perlu digarap tentang kudeta Suharto,

misalnya, bagaimana ia mengambilalih media massa, keuangan negara,

dan birokrasi sipil.

Saya berharap pembaca akan menghargai proses panjang yang

menyertai pembuatan buku ini. Saya menduga beberapa pembaca tak

terlalu paham bagaimana suatu buku diterbitkan oleh penerbit universitas.

Saya menyerahkan manuskrip bakal buku ini ke University

of Wisconsin Press pada 2004. Seorang editor di badan penerbitan ini

membacanya dan menilai apakah manuskrip tersebut layak diterbitkan. Si

editor mengirim manuskrip ke dua ahli sejarah Indonesia yang kemudian

menulis ulasan mereka, menyampaikan penilaian apakah manuskrip ini

layak diterbitkan, dan apabila layak, perubahan-perubahan apa yang

harus dibuat. Tahap ini disebut ulasan oleh rekan anonim. Dengan

demikian mereka dapat bersikap lebih terus terang dalam menyampaikan

kritik mereka. Saya menerima ulasan tanpa nama ini kurang lebih enam

bulan setelah saya menyerahkan manuskrip. Saya kemudian merevisi

manuskrip untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diidentifi kasi

para pengulas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan.

Saya menyerahkan manuskrip dengan revisi pada 2005. Badan penerbit

menyewa seorang copy editor untuk memeriksa manuskrip, memperbaiki

kesalahan-kesalahan dalam ejaan, tata bahasa, atau tanda baca, dan

xxii

KATA PENGANTAR EDISI BAHASA INDONESIA

mengusulkan perbaikan dalam hal gaya penulisan. Saya menghabiskan

beberapa minggu pada akhir 2005 untuk berkorespondensi dengan copy

editor tentang bermacam-macam masalah. Produk akhir dari proses ini

baru diterbitkan pada September 2006.

Ketelitian serupa juga diberikan dalam proses penerjemahan. Setelah

penerjemah utama menyelesaikan pekerjaannya, dua penerjemah ahli

lainnya memeriksa manuskrip terjemahan kata demi kata dan mengusulkan

perubahan. Versi akhir dari proses ini kemudian dikirimkan ke

seorang copy editor yang berpengalaman. Baru setelah copy editor memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang ada, manuskrip dikirim ke pembaca

naskah yang melakukan pengecekan tahap akhir. Proses panjang ini

membuat banyak teman-teman kami frustrasi karena lamanya waktu

yang dibutuhkan untuk menerbitkan buku ini. Tetapi kami pandang

luar biasa penting untuk menghasilkan terjemahan yang secara tepat

menyampaikan maksud dalam teks aslinya dan sesedikit mungkin mengandung

kesalahan-kesalahan tipografi s.

Dalam jangka waktu satu setengah tahun setelah edisi bahasa Inggris

buku ini diterbitkan saya telah belajar lebih banyak tentang G-30-S.

Namun, saya menolak godaan untuk menambahkan pengetahuan baru

apa pun ke edisi ini. Saya berharap beberapa tahun lagi, begitu saya

mengumpulkan lebih banyak informasi dan mendengar dari lebih banyak

pembaca, saya akan siap menerbitkan suatu artikel yang menjabarkan

argumen-argumen di dalam buku ini.

CATATAN

1 Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan-Bahan Pokok G-30-S/PKI dan Penghancurannya,

bagian kedua (Maret 1969), 17-18. Edisi yang saya miliki adalah salinan yang dibuat pada

1982. Seperti dinyatakan pada halaman judul, edisi ini “disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Sekretaris Pokja Balat Lemhannas.”

2 Crouch, “Another Look At the Indonesian Coup,” Indonesia no. 15 (April 1973)

3 Diterbitkan dalam majalah mahasiswa Indonesia di Berlin Barat, Gotong Royong (Maret

1984).

4 Benedict Anderson, “How did the Generals Die?,” Indonesia no. 43 (April 1987). Catatan

Prof. Anderson tentang tanggapan rezim Suharto terhadap analisisnya tentang G-30-S

xxiii

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

dan pencekalan dirinya dari Indonesia layak dibaca kalangan yang lebih luas:

“Scholarship

on Indonesia and Raison d’État: Personal Experience,” Indonesia no. 62 (October 1996).

Artikel lain yang juga berharga adalah: “Indonesian Nationalism Today and in the

Future,”

Indonesia no. 67 (April 1999).

5 Victor M. Fic, Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 2004 (New Delhi: Abhinav,

2004); Antonie C.A. Dake, Th e Sukarno File, 1965-67: Chronology of a Defeat (Leiden:

Brill, 2006); Helen-Louise Hunter, Sukarno and the Indonesian Coup: Th e Untold Story

(Wesport: Praeger, 2007).

6 “Sukarno and the September 30th Movement,” Critical Asian Studies 40: 1 (March

2008).

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

Peta 1. Jakarta, 1965

PENDAHULUAN

Kebenaran tentang perebutan kekuasaan tidak boleh dibikin jelas;

pada mulanya ia terjadi tanpa alasan tapi kemudian menjadi masuk

akal. Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dianggap sah dan

abadi; adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita

tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir.

Blaise Pascal, Pensées (1670)

Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia

modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah

justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan

salah satu babak kejadian yang terpenting. Pada dini hari 1 Oktober

1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal

Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah

mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan

di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya

pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa

saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya

dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan,

yang salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh yang lolos dari penculikan,

menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pagi hari itu

juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki

stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI), dan melalui udara menyatakan

diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno.

PENDAHULUAN

Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi

Presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melancarkan kudeta.

Mereka menyebut nama pemimpin mereka, Letnan Kolonel Untung,

Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung

jawab mengawal Presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan

30 September (selanjutnya disebut sebagai G-30-S). Dalam sebuah unjuk

kekuatan, ratusan prajurit pendukung G-30-S menduduki Lapangan

Merdeka (sekarang Lapangan Monas) di pusat kota. Lalu pada sore dan

petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa

pasukan di Jawa Tengah menculik lima perwira pimpinan mereka.

Kesulitan memahami G-30-S antara lain karena gerakan tersebut

sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya.

Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya.

Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Suharto mengambil alih

komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari

ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun

RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua

belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau

melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah,

G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap

sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada

publik. Pimpinan G-30-S bahkan belum sempat mengadakan konferensi

pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera para fotografer.

Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah

yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno,

sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Sampai saat itu Sukarno

merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka

selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional

lain, Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan

Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu. Dengan

karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap

sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus

perekonomian pascakemerdekaan. Sampai 1965 kedudukannya sebagai

presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G-30-S

maupun Mayor Jenderal Suharto berdalih bahwa segala tindakan yang

mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Sukarno. Tidak

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya

terhadap Sukarno.

Suharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong

legitimasi Sukarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan.

Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Suharto secara bertahap,

yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah

selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani

menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Jika bagi Presiden

Sukarno aksi G-30-S itu sendiri disebutnya sebagai “riak kecil di tengah

samudra besar Revolusi [nasional Indonesia],” sebuah peristiwa kecil

yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan

besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Suharto peristiwa itu merupakan

tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya

kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Sukarno.1 Suharto

menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan

selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang

terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkapi satu setengah juta

orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S.2 Dalam salah

satu pertumpahan darah terburuk di abad keduapuluh, ratusan ribu

orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafi liasi dengannya,

terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai

pertengahan 1966.3 Dalam suasana darurat nasional tahap demi tahap

Suharto merebut kekuasaan Sukarno dan menempatkan dirinya sebagai

presiden de facto (dengan wewenang memecat dan mengangkat para

menteri) sampai Maret 1966. Gerakan 30 September, sebagai titik

berangkat rangkaian kejadian berkait kelindan yang bermuara pada

pembunuhan massal dan tiga puluh dua tahun kediktatoran, merupakan

salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia,

setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan

sesudahnya: proklamasi kemerdekaan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus

1945, dan lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998.

Bagi kalangan sejarawan, G-30-S tetap merupakan misteri. Versi

resmi rezim Suharto – bahwa G-30-S adalah percobaan kudeta PKI

– tidak cukup meyakinkan. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang

beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi

militer. Bagaimana mungkin orang sipil dapat memerintah personil

PENDAHULUAN

militer untuk melaksanakan keinginan mereka? Bagaimana mungkin

sebuah partai yang terorganisasi dengan baik, dengan reputasi sebagai

partai yang berdisiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam

itu? Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi

Leninis mau berkomplot dalam putsch oleh sepasukan tentara? Mengapa

partai politik yang sedang tumbuh kuat di pentas politik terbuka memilih

aksi konspirasi? Agaknya tak ada alasan ke arah sana. Di pihak lain, sukar

dipercaya bahwa G-30-S – seperti dinyatakannya dalam siaran radio yang

pertama – “semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat,” karena memang

ada beberapa tokoh PKI yang jelas ikut memimpin G-30-S bersama

beberapa orang perwira militer. Sejak hari-hari pertama Oktober 1965,

masalah siapa dalang di belakang peristiwa ini telah menjadi perdebatan

yang tak kunjung reda. Apakah para perwira militer itu bertindak sendiri,

sebagaimana yang mereka nyatakan, dan kemudian mengundang atau

bahkan menipu beberapa tokoh PKI agar membantu mereka? Ataukah,

justru PKI yang menggunakan sementara perwira militer ini sebagai alat

pelaksana rencana mereka, sebagaimana yang dikatakan Suharto? Atau,

adakah semacam modus vivendi antara para perwira militer tersebut dan

PKI?

Perdebatan juga timbul di sekitar hubungan Suharto dengan G-30-S.

Bukti-bukti tidak langsung memberi kesan bahwa para perencana G-30-S

setidaknya mengharapkan dukungan Suharto; mereka tidak mencantumkan

Suharto dalam daftar jenderal yang akan diculik, dan juga

tidak menempatkan pasukan di sekeliling markasnya. Dua perwira di

antara pimpinan G-30-S adalah sahabat-sahabat pribadi Suharto. Salah

seorang, yaitu Kolonel Abdul Latief, mengaku memberi tahu Suharto

tentang G-30-S sebelumnya dan mendapat restu darinya secara diamdiam.

Benarkah Suharto sudah diberitahu sebelumnya? Informasi apa

yang diberikan G-30-S kepadanya? Apa tanggapan Suharto terhadap

informasi itu? Apakah ia menjanjikan dukungan atau melangkah lebih

jauh dan membantu merencanakan operasi G-30-S? Apakah ia dengan

licik menelikung G-30-S agar dapat naik ke tampuk kekuasaan?

Sampai sekarang dokumen utama yang ditinggalkan oleh G-30-S

hanyalah empat pernyataan yang disiarkan RRI pusat pada pagi dan

siang hari 1 Oktober 1965. Pernyataan-pernyataan itu menampilkan

wajah G-30-S di depan publik dan tentu saja tidak mengungkap peng7

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

organisasian di balik layar dan tujuan yang mendasarinya. Sesudah tertangkap,

para pimpinan kunci G-30-S tidak mengungkap banyak hal.

Kesaksian mereka di depan pengadilan yang dikenal sebagai Mahkamah

Militer Luar Biasa (Mahmilub) lebih mencerminkan keterdesakan sangat

untuk menolak segala dakwaan, ketimbang menjelaskan secara rinci

tentang bagaimana dan mengapa G-30-S dilancarkan. Para terdakwa,

dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya

berkata benar, dan menghindar demi melin-dungi diri sendiri dan

kawan-kawan mereka, atau melempar kesalahan kepada orang lain. Baik

penuntut umum maupun hakim tidak ambil pusing untuk mengorek

kesaksian-kesaksian mereka yang saling bertentang-tentangan; pengadilan

memang tidak dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran atas peristiwa

tersebut. Semua hanyalah pengadilan sandiwara belaka. Tidak satu orang

pun yang dibawa ke Mahmilub dibebaskan dari tuntutan. Dari lima

orang pimpinan utama G-30-S, kecuali satu orang, semuanya dinyatakan

terbukti berkhianat, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi oleh

regu tembak, sehingga dengan demikian menutup setiap kemungkinan

mereka muncul kembali dengan keterangan baru yang lebih rinci dan

akurat tentang gerakan mereka.4

Satu-satunya pemimpin kunci G-30-S yang lolos dari regu tembak,

yaitu Kolonel Abdul Latief, menolak menjelaskan G-30-S secara rinci.

Ketika akhirnya diajukan ke depan pengadilan pada 1978, sesudah

bertahun-tahun dikurung dalam sel isolasi, ia juga tidak memanfaatkan

kesempatan itu untuk menjelaskan bagaimana mereka mengorganisasi

G-30-S. Pidato pembelaannya menjadi terkenal dan tersebar luas karena

satu pernyataannya yang mengejutkan bahwa ia telah memberi tahu

Suharto tentang gerakan itu sebelumnya. Arti penting pernyataan itu lalu

menutupi kenyataan bahwa Latief tidak menceritakan barang sedikit pun

tentang G-30-S itu sendiri. Sebagian besar pidato pembelaannya tercurah

pada cekcok yang relatif remeh-temeh tentang keterangan para saksi,

atau pada penje-lasan riwayat hidupnya untuk membuktikan diri sebagai

prajurit yang patriotik. Sesudah 1978, Latief tidak pernah menyimpang

dari pembelaannya dan juga tidak pernah mengurai lebih lanjut pernyataan-

pernyataannya. Bahkan juga sesudah dibebaskan dari penjara pada

1998, ia tidak memberikan keterangan baru satu patah kata pun.5

Gerakan 30 September dengan begitu telah menghamparkan

PENDAHULUAN

sebuah misteri tak terpecahkan bagi para sejarawan. Bukti-bukti yang

terbatas adanya kebanyakan tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat

merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI

dalam bulan-bulan setelah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut

PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari

telanjang.6 Terbitan-terbitan yang didukung rezim Suharto bersandar

pada laporan interogasi para tapol, yang setidak-tidaknya beberapa di

antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara

korban teror militer yang selamat tetap takut untuk berbicara terus terang

dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah (para peserta G-30-S)

maupun yang menang (para perwira Suharto), tidak memberikan keterangan

yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan

dokumen tertulis dari akhir 1965 dan selanjutnya tampaknya sengaja

dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu.

Oleh karena G-30-S dan pembasmiannya merupakan tindakantindakan

yang dirancang secara rahasia oleh para perwira militer, agen

intelijen, dan agen ganda, sumber-sumber informasi yang lazim dipakai

sejarawan – surat kabar, majalah, dokumen pemerintah, dan pamfl et

– tidak banyak membantu. Dalam buku teksnya tentang sejarah

Indonesia, Merle Ricklefs menulis bahwa “ruwetnya panggung politik”

pada 1965 dan “banyaknya bukti-bukti yang mencurigakan” menyebabkan

penyimpulan tegas mengenai G-30-S hampir tidak mungkin.7

Rekan-rekannya sesama sejarawan asal Australia, Robert Cribb dan Colin

Brown, berpendapat bahwa “alur kejadian yang tepat” itu “diselubungi

ketidakpastian.” Menjelang G-30-S terjadi, “desas-desus, kabar burung,

dan penyesatan berita yang disengaja menyesaki udara.”8 Kebanyakan

sejarawan yang menulis mengenai Indonesia dan berusaha memecahkan

misteri ini mengaku tidak begitu yakin dengan penjelasan yang mereka

tawarkan.

Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang

pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional

Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam “kontroversi tentang

dalang” sungguh besar. Rezim Suharto membenarkan tindakan represi

berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah

yang memulai dan mengorganisasi G-30-S. Walaupun aksi-aksi pada

1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

terbatas oleh pasukan Angkatan Darat dan demonstrasi oleh kalangan

sipil, rezim Suharto menggambarkannya sebagai awal dari serangan PKI

yang masif dan keji terhadap semua kekuatan nonkomunis. Gerakan 30

September dilihatnya sebagai tembakan salvo pembuka dari PKI untuk

sebuah revolusi sosial. Dalam membangun ideologi pembenaran bagi

kediktatorannya, Suharto menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa

dengan menumpas G-30-S. Rezim Suharto terus-menerus menanamkan

peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda

negara: buku teks, monumen, nama jalan, fi lm, museum, upacara peringatan,

dan hari raya nasional. Rezim Suharto memberi dasar pembenaran

keberadaannya dengan menempatkan G-30-S tepat pada jantung

narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak

terperikan. Pernyataan bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, bagi rezim

Suharto, bukan sekadar fakta biasa; tetapi sang fakta sejarah mahabesar,

yang menjadi sumber pokok keabsahan rezimnya.

Di bawah Suharto, antikomunisme menjadi agama negara, lengkap

dengan segala situs, upacara, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. Para

perwira Suharto mengubah situs pembunuhan tujuh perwira Angkatan

Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965, yaitu Lubang Buaya, menjadi

tanah keramat. Sebuah monumen didirikan dengan tujuh patung

perunggu para perwira yang tewas, semua berdiri setinggi manusia

dengan sikap gagah dan menantang. Pada dinding belakang deretan

patung para perwira ditempatkan patung garuda raksasa dengan sayap

mengembang, burung khayali yang telah diangkat Indonesia sebagai

lambang kebangsaannya.

Di dinding seputar monumen dengan tinggi sebatas tatapan

mata rezim Suharto menetakkan relief dari perunggu, mirip dengan

lempengan-lempengan panjang melintang dari abad ke-9 di Candi

Borobudur. Jika pengunjung berjalan menyusuri dinding relief dari kiri

ke kanan, mereka akan melihat versi sejarah Indonesia pascakolonial

yang antikomunis. Dari pemberontakan Madiun 1948 sampai Gerakan

30 September 1965, PKI selalu ditampilkan sebagai pemicu kekacauan.

Relief itu menampilkan sebuah kisah klasik tentang sang pahlawan

(Suharto) yang mengalahkan penjahat keji (PKI) dan menyelamatkan

bangsa dari kehancuran. Tepat di tengah dinding relief digambarkan

adegan perempuan-perempuan berkalung rangkaian bunga dan ber10

PENDAHULUAN

telanjang menari-nari mengitari seorang laki-laki yang tengah melempar

mayat perwira ke dalam sumur. Rekayasa perang urat syaraf yang sarat

dengan citra seks dan kekerasan demikian kuat dituangkan dalam logam

kemudian beroleh status sebagai fakta yang tak terbantahkan. Di depan

dinding relief tertera slogan: “Waspada ...... dan mawas diri agar peristiwa

sematjam ini tidak terulang lagi.”

Monumen yang dibuka pada 1969 ini dinamai Monumen Pancasila

Sakti.9 Semasa pemerintahan Suharto, Pancasila, lima prinsip nasionalisme

Indonesia yang diucapkan Sukarno untuk pertama kali pada 1945,

diangkat menjadi ideologi resmi negara. Pancasila dibayangkan sebagai

perjanjian suci bangsa dan Lubang Buaya adalah situs pelanggaran paling

mengerikan terhadap perjanjian itu. Dengan demikian, monumen ini

menyucikan situs pelanggaran tersebut dan menahbiskan para perwira

yang dibunuh sebagai syuhada-syuhada suci. Sebagai ruang sakral,

Monumen Pancasila Sakti menjadi lokasi penyelenggaraan ritual-ritual

rezim Suharto yang paling penting. Setiap lima tahun semua anggota

parlemen berkumpul di sini, sebelum memulai sidang pertama, untuk

bersumpah setia kepada Pancasila. Setiap tahun pada 1 Oktober, Suharto

dan pejabat terasnya menyelenggarakan upacara di hadapan monumen

tersebut untuk menyatakan janji kesetiaan mereka yang abadi kepada

Pancasila.10 Semalam sebelumnya semua stasiun televisi diwajibkan menyiarkan

fi lm buatan pemerintah, Pengkhianatan Gerakan 30 September/

PKI (1984). Film sepanjang empat jam yang melelahkan ini bercerita

Gambar 1. Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Foto: John Roosa

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Gambar 2. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti. Perempuan-perempuan anggota PKI

menari telanjang, sementara laki-laki komunis membunuh para perwira Angkatan Darat dan

membuang mayat-mayat mereka ke Lubang Buaya. Foto: John Roosa

PENDAHULUAN

mengenai penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat di

Jakarta, dan menjadi tontonan wajib setiap tahun bagi anak-anak sekolah.

Film ini dimulai dengan sorotan berkepanjangan terhadap monumen

itu, diiringi pukulan ratapan genderang yang murung. Lubang Buaya

ditanamkan dalam kesadaran publik sebagai tempat PKI melakukan

kejahatan besar.

Di samping Monumen Pancasila Sakti rezim Suharto membangun

Museum Pengkhianatan PKI pada 1990. Hampir semua dari 42 diorama

di dalam museum itu, yang kaca-kacanya dipasang rendah agar anak-anak

sekolah yang berkunjung dapat melihatnya, menggambarkan babakbabak

kekejaman PKI dari 1945 sampai 1965. Apa yang dipelajari para

pengunjung museum adalah pelajaran moral sederhana: bahwa sejak

kemerdekaan dan masa-masa selanjutnya, PKI bersifat antinasional,

antiagama, agresif, haus darah, dan sadis.11 Museum itu tidak menawarkan

penjelasan tentang komunisme sebagai ideologi yang menentang

kepemilikan pribadi dan kapitalisme; tidak ada sejarah mengenai

sumbangan PKI dalam perjuangan nasional melawan kolonialisme

Belanda, atau kegiatan partai dalam mengorganisasi buruh dan tani

secara damai.12 Adegan-adegan kekerasan dirancang untuk meyakinkan

pengunjung tentang kemustahilan memberi toleransi terhadap PKI di

tengah kehidupan berbangsa.

Bagi rezim Suharto, kejadian 1 Oktober 1965 menyingkap kebenaran

tentang sifat PKI yang khianat dan antinasional. Ia mendiskreditkan

prinsip yang digalakkan Sukarno, yaitu Nasakom – akronim yang menyatakan

azas tritunggal nasionalisme, agama, dan komunisme – yang

memberi keabsahan bagi PKI sebagai komponen dasariah dalam perpolitikan

Indonesia. Rupa-rupanya G-30-S menandai adanya “pemutusan

imanen” dengan (meminjam istilah fi lsuf Prancis Alain Badiou) “pengetahuan

yang telah dilembagakan,” dan “meyakinkan” orang-orang yang

akan menjadi setia kepada kebenaran gerakan tersebut. Seperti dinyatakan

Badiou, “Bersetia kepada suatu peristiwa adalah bergerak dalam situasi

yang disodorkan peristiwa tersebut dengan berpikir ... [tentang] situasi

tersebut sesuai dengan ‘peristiwa’ itu.”13 Rezim Suharto menampilkan diri

sebagai wahana, yang dapat digunakan bangsa Indonesia agar tetap setia

kepada kebenaran peristiwa 1 Oktober 1965. Kebenaran yang dinyatakan

peristiwa itu ialah bahwa PKI jahat dan pengkhianat yang tak dapat

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

disadarkan lagi. Rezim Suharto akan tampak sebagai semacam “proses

kebenaran” jika kebenaran dirumuskan sesuai dengan cara Badiou merumuskannya,

yaitu “suatu proses nyata tentang kesetiaan kepada suatu

peristiwa.” Maka semua pejabat negara harus mengucapkan sumpah

setia kepada Pancasila dan bersumpah bahwa mereka (serta keluarga

masing-masing) bersih dari kaitan apa pun dengan PKI dan G-30-S.

Namun, jika kita menggunakan kerangka berpikir Badiou dalam berpikir

tentang G-30-S, kita akan menemukan bahwa G-30-S bukanlah “suatu

peristiwa” menurut pengertian Badiou karena peristiwa itu sedikit banyak

merupakan hasil rekayasa ex post facto (dari sesuatu yang sudah terjadi).

Dengan operasi-operasi perang urat syaraf rezim Suharto berdusta tentang

cara bagaimana enam orang jenderal tersebut dibunuh (menciptakan

kisah-kisah tentang penyiksaan dan mutilasi) dan tentang identitas para

pelaku yang bertanggung jawab (menuduh setiap anggota PKI bersalah).

Gerakan 30 September tidak sama dengan revolusi Indonesia 1945-

1949, yang merupakan “peristiwa-kebenaran” (truth-event) bagi Sukarno.

Revolusi itu bersifat terbuka dan umum. Jutaan orang mengambil bagian

di dalamnya (sebagai gerilyawan, kurir, juru rawat, dermawan, dll.).

Untuk menghancurkan prinsip rasial yang menjadi tumpuan pemerintah

kolonial Belanda, revolusi tampil membela prinsip-prinsip universal

pembebasan umat manusia.14 Sebaliknya, G-30-S adalah kejadian yang

berlangsung cepat, berskala kecil, bersifat tertutup, dan masyarakat

Gambar 3. Museum Pengkhianatan PKI, Lubang Buaya, Jakarta. Foto: John Roosa

PENDAHULUAN

umum hampir tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenainya.

Hanya rezim Suharto saja yang mengaku mampu melihat kebenaran

peristiwa tersebut. Dengan demikian rezim itu setia kepada sesuatu yang

bukan peristiwa, kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. “Kesetiaan

kepada citra khayali [simulacrum]” tulis Badiou, “meniru sebuah proses

kebenaran yang aktual,” namun memutarbalikkan aspirasi universal

tentang “peristiwa kebenaran” yang sejati. Ia hanya mengakui sekumpulan

orang tertentu (misalnya orang-orang nonkomunis) sebagai peserta dalam

kebenaran suatu peristiwa dan menciptakan “perang dan pembantaian”

sebagai upaya membasmi siapa pun yang berada di luar kumpulan yang

telah diakui tersebut.15

Sampai penghujung rezim Suharto pada 1998 pemerintah dan

pejabat militer Indonesia menggunakan hantu PKI untuk menanggapi

setiap masalah kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata-kata kunci

dalam wacana rezim itu adalah “bahaya laten komunisme.”16 Agen-agen

tersembunyi dari Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) senantiasa mengendap,

siap merongrong pembangunan ekonomi dan tertib politik. Pembasmian

PKI yang tak kunjung usai, sungguh-sungguh merupakan raison d’être

(alasan keberadaan) bagi rezim Suharto. Landasan hukum asali yang

dipakai rezim ini untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun

adalah perintah Presiden Sukarno pada 3 Oktober 1965, yang memberi

wewenang kepada Suharto untuk “memulihkan ketertiban.” Perintah

itu dikeluarkan dalam situasi darurat. Tapi bagi Suharto situasi darurat

itu tidak pernah berakhir. Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan

Keamanan dan Ketertiban) yang dibentuk pada masa itu tetap dipertahankan

sampai akhir kekuasaan rezim (dengan penggantian nama

menjadi Bakorstanas pada 1988). Badan ini memungkinkan personil

militer bertindak di luar dan di atas hukum dengan dalih keadaan

darurat.17 Pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto sejalan dengan

ucapan teoretisi politik Carl Schmitt, “Sang penguasa adalah dia yang

mengambil keputusan akan adanya kekecualian.”18 Bagi Suharto, G-30-S

adalah sebuah kekecualian; sebuah patahan dalam tertib hukum yang

normal, yang memerlukan kekuasaan ekstra legal untuk memberantasnya.

Gerakan 30 September bukan sekadar “riak kecil di tengah samudra

luas Revolusi Indonesia,” seperti yang dinyatakan Sukarno, penguasa di

atas kertas.19 Namun teori Schmitt perlu kualifi kasi tersendiri untuk

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

menangani kasus-kasus ketika penguasa memutuskan bahwa “kekecualian”

harus menjadi norma.20 Suharto memutuskan bahwa kekecualian

dari 1 Oktober 1965 bersifat permanen. Rezimnya mempertahankan

“bahaya laten komunisme” dan menyandera Indonesia dalam keadaan

darurat terus-menerus. Seperti dikatakan Ariel Heryanto, komunisme

tidak pernah mati di Indonesia-nya Suharto.21 Rezim Suharto tidak dapat

membiarkan komunisme mati, karena ia menetapkan dirinya dalam

hubungan dialektis dengan komunisme, atau lebih tepat, dengan citra

khayali (simulacrum) ‘komunisme’.

GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN AMERIKA SERIKAT

Gerakan 30 September merupakan peristiwa signifi kan dan bukan hanya

bagi Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pada

1965, Marshall Green, berpendapat bahwa G-30-S merupakan salah

satu saat paling berbahaya bagi AS semasa perang dingin. Ia menafsirkan

gerakan itu sebagai “usaha kudeta komunis,” yang jika berhasil, dapat

mengubah Indonesia menjadi negara komunis yang bersekutu dengan

Uni Soviet dan/atau Tiongkok. Dalam wawancara di televisi pada 1997

ia menyatakan, “Saya kira [G-30-S] ini merupakan peristiwa yang sangat

penting di dunia, dan saya tak yakin pers dan masyarakat umum pernah

menganggapnya demikian. Dan saya tidak beranggapan bahwa saya

berkata begitu semata-mata karena saya ada di sana waktu itu: Saya kira

benar – bahwa inilah bangsa yang sekarang merupakan bangsa terbesar

keempat di dunia ini ... akan menjadi komunis, dan memang nyaris

demikian.”22

Serangan Suharto terhadap kaum komunis dan perebutan kekuasaan

presiden yang dilancarkannya berakhir pada pembalikan sepenuhnya

peruntungan AS di Indonesia. Hampir dalam semalam pemerintah

Indonesia berubah dari kekuatan yang di tengah-tengah perang dingin

dengan garang menyuarakan netralitas dan antiimperialisme menjadi

rekanan pendiam yang patuh kepada tatanan dunia AS. Sebelum G-30-S

terjadi, kedutaan AS telah memulangkan hampir semua personil mereka

dan menutup konsulat-konsulatnya di luar Jakarta, karena gelombanggelombang

demonstrasi militan yang dipimpin PKI. Presiden Sukarno

PENDAHULUAN

kelihatannya menutup mata dan merestui aksi-aksi itu dengan tidak

memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi konsulat-konsulat

AS. Sementara serangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah AS sudah

begitu mengkhawatirkan, kaum buruh mengambil alih perkebunanperkebunan

dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan

AS, dan pemerintah Indonesia mengancam akan menasionalisasi perusahaan-

perusahaan tersebut. Sejumlah pejabat pemerintah AS sempat

mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik sama sekali.

Tampaknya Washington harus melupakan Indonesia dan menganggapnya

sebagai bagian dari dunia komunis. Sebuah laporan intelijen

tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa,

“Indonesia di bawah Sukarno dalam hal-hal penting tertentu sudah

bertindak seperti sebuah negara Komunis, dan lebih secara terbuka

memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri Komunis.” Laporan

itu memperkirakan bahwa pemerintah Indonesia, dalam waktu dua atau

tiga tahun, akan sepenuhnya didominasi PKI.23

Lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan menjadi kehilangan

besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Dalam politik

luar negeri AS setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia dianggap sebagai

domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot demografi

s sebagai negeri berpenduduk terbesar kelima di dunia dan keluasan

geografi s sebagai kepulauan yang terbentang 3.000 mil lebih dari timur

ke barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah.

Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan karet yang penting. Dengan

investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah

yang lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan

sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an “telah menyerahkan

Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang”; minyak, mineral,

logam, dan tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi

Jepang. “Keprihatinan utama” AS adalah “keamanan Jepang,

yang aksesnya ke negeri kepulauan dengan sumber alam kaya raya itu

harus dijaga agar tetap aman berada di kubu AS.”24 Penilaian Kolko

disusun berdasarkan penyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional

tahun 1952 yang berjudul, “United States Objectives and Courses of

Action with Respect to Southeast Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan

Amerika Serikat untuk Asia Tenggara). Para pembuat kebijakan dalam

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

pemerintahan Truman melihat kawasan ini dari segi sumber daya alam:

“Asia Tenggara, khususnya Malaya dan Indonesia, merupakan sumber

utama dunia bagi karet alam dan timah, dan produsen minyak bumi,

serta komoditi lain yang penting secara strategis.” Jatuhnya kawasan ini

ke tangan komunis (atau, sejatinya kekuatan lokal mana pun yang ingin

membatasi ekspor sumber daya alam tersebut) akan menghambat industrialisasi

Jepang, dan hal ini akan “sangat mempersulit upaya mengalangi

Jepang untuk pada akhirnya menyesuaikan diri dengan komunisme.”25

Pemerintah Eisenhower mengeluarkan pernyataan politik serupa tentang

Asia Tenggara dua tahun kemudian, yang mengulangi bahasa memorandum

terdahulu hampir kata demi kata.26

Washington menganggap kemungkinan jatuhnya pemerintah

Indonesia di bawah kekuasaan komunis sebagai hari kiamat. Sikapnya

mempertahankan garis melawan komunisme di Indocina antara lain

didorong keinginan melindungi Indonesia. Dalam logika teori domino,

negeri-negeri Indocina yang relatif tidak begitu strategis harus diamankan

dari komunisme agar negeri-negeri yang lebih penting di Asia Tenggara

dapat dipagari dari pengaruhnya. Dalam pidatonya pada 1965, Richard

Nixon membenarkan pemboman atas Vietnam Utara sebagai alat untuk

melindungi “potensi mineral yang luar biasa” di Indonesia.27 Dua tahun

kemudian ia menyebut Indonesia sebagai “anugerah terbesar di wilayah

Asia Tenggara,” dan merupakan “timbunan sumber daya alam terkaya

di kawasan itu.”28 Pasukan darat yang mulai memasuki Vietnam sejak

Maret 1965 akan menjadi tidak berguna jika kaum komunis menang di

negeri yang lebih besar dan lebih strategis. Penguasaan Indonesia oleh PKI

akan membuat intervensi di Vietnam sia-sia belaka. Pasukan Amerika

Serikat sibuk bertempur di pintu gerbang, sementara musuh sudah berada

di dalam, akan segera menduduki istana, dan menjarah-rayah gudanggudang

simpanan.

Dalam minggu-minggu sebelum G-30-S beraksi, para pembuat

kebijakan di Washington saling mengingatkan diri, agar perang di

Vietnam tidak sampai mengalihkan perhatian mereka dari situasi di

Indonesia yang sama daruratnya. Pertemuan antara sekelompok kecil

pejabat Departemen Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri George

Ball di akhir Agustus 1965 menegaskan bahwa Indonesia paling tidak

sama penting dengan seluruh Indocina. Kelompok ini juga menegaskan

PENDAHULUAN

bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh sayap kiri di Indonesia sudah

dekat. Menurut salah seorang pejabat yang hadir, William Bundy,

kelompok tersebut percaya bahwa pengambilalihan kekuasaan seperti itu

akan menimbulkan “efek menjepit sangat kuat bagi kedudukan negerinegeri

nonkomunis di Asia Tenggara.”29

Dalam renungan refl ektifnya, Robert McNamara, Menteri Pertahanan

dalam pemerintahan Kennedy dan Johnson, mengatakan bahwa

AS seharusnya mengurangi keterlibatannya di Indocina setelah pembasmian

kaum komunis di Indonesia oleh Suharto. Begitu domino besar di

Asia Tenggara sudah aman di tangan tentara Indonesia, para pembuat

kebijakan AS harusnya menyadari bahwa Vietnam sebenarnya tidak

sepenting seperti yang mereka pikirkan semula. “Kekalahan permanen”

PKI di Indonesia, menurut pengakuannya sekarang, “telah mengurangi

pertaruhan riil AS di Vietnam secara substansial.”30 Walaupun dalam

sebuah memorandum 1967 McNamara telah menyebut penghancuran

PKI sebagai alasan untuk menghentikan langkah AS meningkatkan

perang, ia tidak mendorong dilakukannya peninjauan kembali kebijakan

AS secara menyeluruh.31 Perang pada gilirannya memperoleh logikanya

sendiri, yang terpisah dari teori domino. Kendati memiliki pemahaman

mengenai implikasi dari kejadian-kejadian di Indonesia, McNamara

tetap terpaku dalam kerangka pikir yang menghendaki, pada satu pihak,

kemenangan AS dalam perang Vietnam, atau pada pihak lain, suatu cara

pengunduran diri dari Vietnam tanpa kehilangan muka bagi pemerintah

AS. Para pembuat kebijakan gagal memahami bahwa setelah 1965 “hanya

sedikit domino-domino yang tertinggal, dan kecil kemungkinannya

mereka akan ikut roboh.”32

Walaupun tersita oleh urusan Indocina pada 1965, Washington

sangat gembira ketika tentara Suharto mengalahkan G-30-S dan

merangsak menghantam kaum komunis. Ketidakberpihakan Sukarno

dalam perang dingin dan kekuatan PKI yang semakin besar telah dibikin

tamat dengan sekali pukul. Tentara Suharto melakukan apa yang tidak

mampu dilakukan negara boneka AS di Vietnam Selatan meskipun

telah dibantu dengan jutaan dolar dan ribuan pasukan AS, yaitu menghabisi

gerakan komunis di negerinya. Dalam sepuluh hari setelah G-30-S

meletus, wartawan New York Times Max Frankel sudah mencatat bahwa

suasana Washington menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul “U.S.

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Is Heartened by Red Setback in Indonesia Coup” (AS Gembira karena

Kekalahan Kaum Merah dalam Kudeta di Indonesia). Ia mengamati

bahwa sekarang ada “harapan, padahal baru dua pekan lalu hanya ada

keputusasaan mengenai negeri berpenduduk terbesar kelima di bumi itu,

yang dengan 103 juta penduduknya di 4.000 pulau memiliki sumber

daya melimpah tapi belum dimanfaatkan dan menduduki salah satu

posisi paling strategis di Asia Tenggara.”33

Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang

bulan-bulan berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni

1966, seorang penulis editorial utama New York Times, James Reston,

menyebut “transformasi biadab” di Indonesia sebagai “secercah cahaya di

Asia.”34 Laporan utama majalah Time menyebut naiknya Suharto sebagai

“kabar terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.”35 Wakil

Menteri Muda Luar Negeri Alexis Johnson percaya bahwa “pembalikan

gelombang pasang komunis di Indonesia yang besar itu” merupakan

“peristiwa yang bersama perang Vietnam mungkin merupakan titik

balik sejarah terpenting di Asia dalam dasawarsa ini.”36 Seperti dinyatakan

Noam Chomsky dan Edward Herman, pembantaian di Indonesia

merupakan “pembantaian bermaksud baik” dan “teror yang konstruktif”

karena melayani kepentingan politik luar negeri AS. Sementara Washington

mengemukakan setiap pelanggaran hak asasi manusia di blok Soviet

sebagai bukti kejahatan musuhnya dalam perang dingin, ia mengabaikan,

memberi pembenaran, atau bahkan bersekongkol dalam kejahatan yang

dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang bersekutu dengan AS.37

MEMIKIRKAN KEMBALI GERAKAN

Gerakan 30 September dengan begitu menjadi pemicu serangkaian

kejadian: penumpasan PKI, pengambilalihan kekuasaan negara oleh

tentara, dan pergeseran tajam posisi strategis Amerika Serikat di Asia

Tenggara. Saya menyadari arti penting peristiwa-peristiwa ini saat

melakukan penelitian lapangan di Indonesia pada awal 2000. Namun

saya tidak bermaksud menulis tentang G-30-S karena saya menganggapnya

sebuah misteri yang tak dapat ditembus, dan tidak ada hal baru yang

dapat ditulis mengenainya. Versi rezim Suharto jelas patut dipertanyakan,

PENDAHULUAN

jika bukan sama sekali salah, tapi kelangkaan bahan mempersulit orang

mengajukan versi tandingan. Tanpa informasi baru mengenai G-30-S,

orang hanya dapat mengunyah ulang fakta-fakta yang sudah diketahui

umum tidak memuaskan dan menambah spekulasi yang sudah demikian

banyak. Penelitian sejarah lisan yang saya lakukan terpusat pada akibat

sesudah G-30-S terjadi. Perhatian saya terutama pada pengalaman mereka

yang selamat dari pembunuhan massal dan penahanan.38 Gerakan 30

September itu sendiri tampaknya dapat disamakan dengan peristiwa

pembunuhan John F. Kennedy dalam sejarah AS – sebuah topik yang

cocok bagi mereka yang gemar teori konspirasi atau “deep politics” (politik

terselubung).39

Saya mulai yakin bahwa ada hal baru yang dapat diketengahkan

mengenai G-30-S saat menemukan dokumen yang ditulis almarhum

Brigadir Jenderal M.A. Supardjo. Menurut pengumuman radio yang

disiarkan G-30-S pada pagi 1 Oktober 1965, ia adalah salah satu dari

empat wakil komandan di bawah Letkol Untung. Saya tertarik kepada

Supardjo karena ia merupakan salah satu dari sekian banyak keganjilan

dalam G-30-S: mungkin untuk pertama kali dalam sejarah pemberontakan

dan kup seorang jenderal menjadi bawahan seorang kolonel.

Mengapa Letkol Untung menjadi komandan dan Brigjen Supardjo

menjadi wakil komandan? Kebetulan saya bertemu dengan salah satu

putra Supardjo di rumah seorang eks tapol. Saya berbicara dengannya

dalam kesempatan itu dan beberapa pertemuan lain kemudian mengenai

bagaimana ibu dan delapan saudaranya dapat bertahan dalam pemiskinan

dan stigmatisasi yang mereka alami setelah 1965. Tergerak oleh

keingintahuan, saya lalu mendatangi penyimpanan arsip militer di

Dinas Dokumentasi Museum Satria Mandala, Jakarta, untuk membaca

pernyataan Supardjo di Mahmilub pada 1967 dan bukti-bukti yang

diajukan mahkamah kepadanya. Di situlah, hampir pada ujung bundel

terakhir dokumen pengadilan, pada bagian yang ditandai “Barang-Barang

Bukti,” saya menemukan analisis yang ditulisnya mengenai kegagalan

G-30-S. Awalnya saya mengira bahwa dokumen itu palsu atau tidak

dapat digunakan. Saya belum pernah melihat dokumen itu disebut dalam

tulisan-tulisan ilmiah mengenai G-30-S. Jika memang dokumen itu

otentik, seharusnya ada orang yang pernah menulis sesuatu mengenainya.

Tapi, setelah mempelajari naskah itu, saya berkesimpulan bahwa

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

dokumen itu tidak dapat lain dari apa yang menampak: sebuah analisis

pascaperistiwa yang ditulis Supardjo dengan jujur. Belakangan saya mengetahui

Jenderal A.H. Nasution (yang berhasil lolos dari penggerebekan

G-30-S pagi itu) memuat kutipan dari dokumen itu dalam otobiografi nya

yang berjilid-jilid.40 Nasution tidak memberi komentar apa-apa. Selama

bertahun-tahun para sarjana mengabaikan dokumen tersebut begitu

saja.41 Dokumen selengkapnya tampil pertama kali dalam bentuk cetakan

pada 2004 (setelah saya menyelesaikan draft pertama buku ini). Victor

Fic (almarhum) memasukkan terjemahan dokumen ini dalam bukunya

yang terbit di India.42 Pengabaian yang begitu lama terhadap dokumen

tersebut sungguh disayangkan. Dokumen ini merupakan sumber utama

yang memberi informasi paling banyak mengenai G-30-S karena ditulis

oleh orang yang paling dekat dengan para pelaku inti selama gerakan

berlangsung. Supardjo menulis dokumen itu sekitar 1966 saat ia

masih dalam persembunyian. Ia baru ditangkap pada 12 Januari 1967.

Dokumen itu dimaksudkan untuk dibaca orang-orang yang mempunyai

hubungan dengan G-30-S agar mereka dapat belajar dari kesalahan yang

mereka lakukan. Sebagai sebuah dokumen internal, dokumen itu lebih

andal daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan

interogator dan mahkamah militer.

Minat saya kepada G-30-S semakin diperkuat ketika, lagi-lagi

secara tidak sengaja, bertemu dengan mantan perwira militer yang

namanya disebut melalui siaran radio sebagai wakil komandan G-30-S:

Heru Atmodjo. Ia seorang letnan kolonel Angkatan Udara. Hampir

sepanjang hari pada 1 Oktober 1965 Atmodjo bersama Supardjo dan

dipenjara bersama dengannya pula pada 1967-68. Ia mengonfi rmasi

keaslian dokumen Supardjo itu. Ia bahkan pernah diberi salinannya

oleh Supardjo untuk dibaca di dalam penjara.43 (Menurut Atmodjo,

dokumen-dokumen biasanya diselundupkan keluar-masuk penjara

oleh para penjaga yang simpati). Atmodjo juga mengonfi rmasi banyak

penegasan yang dikemukakan Supardjo dalam dokumen itu. Saya

berulang kali berbicara dengan Atmodjo selama tiga tahun dan mengadakan

empat wawancara yang direkam dengannya.

Setelah membaca dokumen Supardjo dan berbicara dengan Heru

Atmodjo, saya berkesimpulan perlu ada analisis baru mengenai G-30-S.

Lalu, saya mulai melakukan pengumpulan informasi yang lebih terarah

PENDAHULUAN

dan sistematis. Mengingat sifat persoalannya, saya harus berpikir seperti

detektif – yang kadang-kadang memang harus dilakukan sejarawan. Saya

berhasil menemui seorang kader tinggi PKI yang berpengetahuan luas

mengenai Biro Chusus, organisasi rahasia yang berperan penting dalam

G-30-S. Ia belum pernah berbicara kepada wartawan atau sejarawan

siapa pun mengenai pengalamannya. Ia berbicara kepada saya dengan

syarat, saya tidak mengungkap nama atau informasi apa saja yang dapat

membuatnya dikenali. Ia sudah tua dan meniti hidup dengan tenang dan

tidak mau terlibat dalam kontroversi. Dalam naskah ini saya memberinya

nama samaran, Hasan.44

Bersama beberapa rekan di Indonesia saya mewawancarai empat

orang yang berpartisipasi dalam G-30-S, empat kader tinggi PKI, dan

beberapa orang lain yang cukup mengetahui masalah G-30-S. Salah

seorang mantan pimpinan PKI yang saya wawancarai menyerahkan

salinan dari analisis mengenai G-30-S yang ditulis temannya, almarhum

Siauw Giok Tjhan.45 Sebelum Oktober 1965 Siauw adalah pemimpin

utama Baperki, organisasi Tionghoa Indonesia yang besar dan pendukung

Presiden Sukarno.46 Siauw, yang dipenjara selama 12 tahun, menulis analisisnya

berdasarkan diskusi dan wawancaranya dengan sesama tahanan.

Analisisnya, oleh karena itu, mencerminkan pendapat kolektif dari para

tahanan politik mengenai G-30-S.

Dengan jatuhnya Suharto pada Mei 1998, banyak penulis yang

memanfaatkan kebebasan pers untuk menerbitkan tulisan-tulisan yang

kritis terhadap versi resmi tentang peristiwa 1965. Mantan wakil perdana

menteri pertama di zaman Sukarno, yakni Subandrio, yang dipenjara

selama Suharto berkuasa, menerbitkan analisisnya mengenai G-30-S

pada 2001.47 Mantan Menteri Panglima Angkatan Udara, Omar Dani,

memberikan wawancara di media massa dan membantu sebuah tim

penulis untuk menyusun biografi nya.48 Sebuah tim penulis yang secara

tidak resmi mewakili korps Angkatan Udara menerbitkan keterangan

rinci mengenai kejadian-kejadian di pangkalan Halim.49 Bermunculannya

berbagai penerbitan baru ini juga membantu meyakinkan saya

bahwa analisis baru yang lebih menyeluruh mengenai G-30-S memang

diperlukan.

Sementara para korban Suharto menerbitkan cerita mereka, pemerintah

AS menyiarkan seberkas dokumen yang sudah dideklasifi kasikan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

mengenai kejadian-kejadian di Indonesia dalam 1965-1966. Berkas itu

sebagian besar berupa memorandum dari pejabat pemerintahan L.B.

Johnson, dan pertukaran surat-surat kawat antara Kedutaan Besar AS

di Jakarta dan Departemen Luar Negeri di Washington, DC. Untuk

alasan yang tidak dijelaskan, Departemen Luar Negeri langsung menarik

kembali berkas dokumen yang telah diumumkannya itu. Penarikan itu

sia-sia belaka karena beberapa eksemplar sudah terlanjur dikirim ke

berbagai perpustakaan. Langkah itu (bagi Departemen Luar Negeri)

juga kontraproduktif karena aroma kontroversi justru merangsang hasrat

ingin tahu masyarakat umum. Seluruh berkas naskah itu sekarang tersedia

di berandawarta (website) sebuah lembaga penelitian di Washington,

DC.50

Saya juga menemukan dua dokumen penting di sebuah tempat

penyimpanan arsip di Amsterdam. Dua orang mantan anggota Politbiro

PKI, Muhammad Munir dan Iskandar Subekti, menulis analisis masingmasing

tentang G-30-S, yang belum pernah dimanfaatkan para sejarawan

sebelumnya.

Dengan menggunakan potongan-potongan informasi yang telah

saya kumpulkan dari berbagai sumber ini, saya mencoba menetapkan

siapa yang mengorganisasi G-30-S, apa yang ingin mereka capai melalui

tindakan mereka, dan mengapa mereka gagal sedemikian parahnya.

Analisis yang ditampilkan dalam buku ini dengan sendirinya menjadi

rumit karena kisah G-30-S banyak bersimpul dan berliku-liku. Masingmasing

orang bergabung dalam G-30-S dengan motivasi dan pengharapan

berbeda-beda dan dengan tingkat pengetahuan mengenai rencana

aksi yang berbeda-beda pula. Seperti halnya kebanyakan operasi rahasia

yang melibatkan beragam orang dan lembaga, kita akan melihat adanya

kesalahan asumsi, salah komunikasi, dan penipuan diri-sendiri.

Buku ini dapat dianggap sebagai apa yang oleh Robert Darnton

disebut “analisis insiden” karena memusatkan perhatiannya pada satu

insiden dramatis, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang khas dari

langgam ini: “Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya

terjadi? Apa yang membedakan fakta dari fi ksi? Bagaimana menemukan

kebenaran di antara interpretasi yang saling bertentangan?”51 Darnton

mencatat bahwa orang yang menulis tentang kekejaman dan pembantaian

cenderung mengkaji dengan teliti dokumen tertulis dan narasi

PENDAHULUAN

lisan untuk memahami “apa yang sesungguhnya terjadi”: identitas

para pelaku, jumlah korban, kronologi kejadian yang tepat, dan seterusnya.

Menghadapi bukti yang bias dan memihak, seorang sejarawan

akan tergoda menggunakan strategi Akira Kurosawa dalam fi lm tahun

1950 yang terkenal, Rashomon (berdasarkan cerita pendek Ryunosuke

Akutagawa). Empat orang masing-masing memberikan empat cerita

yang berbeda-beda tentang satu kejahatan yang sama. Cerita lalu berakhir

tanpa kepastian tentang yang manakah cerita yang benar. Salah satu di

antara empat tokoh yang berusaha menetapkan siapa yang bertanggung

jawab atas kejahatan yang terjadi, pada akhirnya mengatakan kepada

temannya yang sama-sama bingung. “Sudahlah, jangan khawatirkan

itu lagi. Seakan-akan manusia itu rasional saja.”52 Kesimpulan demikian

tidak menjadi soal bagi sebuah cerita fi ktif. Namun sulit untuk mengatakan

kepada masyarakat “yang ingin mengetahui kebenaran tentang

trauma di masa lalu,” bahwa mereka harus menyerahkan diri kepada ide

bahwa kebenaran itu relatif, masa lalu itu tidak dapat dimengerti, dan

manusia itu irasional.53 Walaupun saya menghindari pengakhiran kisah

dengan gaya Rashomon, saya juga tidak mengambil gaya pengakhiran

kisah seperti Sherlock Holmes atau Hercule Poirot. Tak seorang pun

dengan penuh keyakinan dapat menudingkan telunjuk tuduhan kepada

si pelaku kejahatan sehingga seluruh misteri G-30-S pun tidak dapat

terungkap dengan baik. Banyak yang masih tetap tidak diketahui atau

tidak pasti. Orang harus menerima bahwa mungkin masih banyak tokohtokoh

yang tidak dikenal, namun memainkan peranan sangat penting

di balik layar. Meminjam komentar epistemologis Donald Rumsfeld

yang telah dikecam habis secara tak berimbang, tentu terdapat banyak

“hal-hal tidak diketahui yang tidak diketahui,” yaitu hal-hal yang kita

tidak tahu bahwa kita tidak tahu.54 Bagian akhir buku ini hanya berniat

membawa kita sedikit lebih maju dalam menyusuri labirin misteri ini,

memberi pertanda beberapa jalan buntu, dan menunjukkan jalan-jalan

yang paling menjanjikan bagi penelitian lebih lanjut.55

PENYAJIAN ARGUMEN

Buku ini dimulai dengan bab yang menggambarkan aksi-aksi dan per25

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

nyataan-pernyataan G-30-S pada 1 Oktober 1965 dan kekalahannya di

tangan Mayjen Suharto. Bab ini akan memperkenalkan pembaca kepada

semua keganjilan G-30-S, yang menjadi alasan mengapa banyak sejarawan

melihatnya sebagai teka-teki. Aksi-aksi G-30-S tidak didasari alasan yang

jelas, bergerak dengan berbagai tujuan yang saling berlawanan, dan

akhirnya hampir tidak mencapai apa pun. Pengumuman-pengumuman

yang disiarkan di radio tidak konsisten dan hampir tidak ada kaitannya

dengan tindakan di lapangan. Jika dilihat secara menyeluruh, G-30-S

tampak sebagai sosok aneh yang tidak masuk akal. Tidak ada pola yang

jelas, bahkan jika kita susun berurutan rangkaian kejadian-kejadian yang

sudah disepakati umum – yang dapat kita anggap sebagai fakta sekalipun.

G-30-S tidak dapat digolongkan sebagai pemberontakan pasukan militer,

percobaan kudeta, atau pemberontakan sosial. Bab yang pertama sengaja

tidak saya tulis dalam bentuk narasi, karena memang peristiwa-peristiwa

yang terjadi tidak memiliki kesinambungan alur dan karakter yang diperlukan

untuk menyusun sebuah narasi. Bab ini bermaksud menyoroti

berbagai keganjilan yang kacau dari G-30-S, yang merupakan pengalang

bagi narasi yang lugas dan lancar.

Bab kedua akan mengikhtisarkan berbagai cara keganjilan-keganjilan

itu telah ditafsirkan dan disusun menjadi sebuah narasi kejadian

yang padu. Rezim Suharto dengan kasar mendesakkan sebuah narasi

gampangan, yang menetapkan PKI sebagai dalang keji yang mengontrol

setiap aspek G-30-S. Sejumlah sarjana asing yang lebih berperhatian

pada prosedur pengungkapan bukti dan logika dibanding dengan para

propagandis negara menunjukkan kelemahan-kelemahan versi rezim

Suharto, dan mengajukan jalan cerita yang berbeda. Para ilmuwan itu

menyatakan bahwa peran para perwira militer yang terlibat dalam G-30-S

lebih besar dari peran PKI, atau bahwa Suharto sendiri terlibat dalam

operasi ini.

Bab-bab tiga sampai enam mencermati sumber primer yang baru:

dokumen Supardjo, wawancara lisan saya dengan Hasan dan lainnya,

dokumen-dokumen internal PKI, beberapa memoar yang baru diterbitkan,

dan dokumen-dokumen rahasia pemerintah AS yang sudah

diumumkan. Saya menganalisis para pelaku secara bergiliran: para

perwira militer dalam G-30-S, Sjam dan Biro Chususnya, D.N. Aidit

dan pimpinan PKI jajarannya, Suharto dan para perwira rekan-rekannya,

PENDAHULUAN

dan pemerintah AS. Bab-bab ini, sebagai tinjauan atas bukti-bukti yang

ada, berjalan dengan mengikuti logika penyelidikan detektif. Barulah

pada bab terakhir saya membangun suatu narasi yang berjalan secara

kronologis dan bermaksud untuk memecahkan banyak keganjilan dalam

peristiwa yang saya uraikan dalam bab pertama.

GERAKAN 30 SEPTEMBER SEBAGAI DALIH

Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim

Suharto, G-30-S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga

kekerasan massal terhadap siapa pun yang terkait dengannya dilihat

sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat. Diduga

ada hubungan sebab-akibat langsung: represi terhadap PKI merupakan

jawaban sepatutnya terhadap ancaman yang diajukan G-30-S. Memang

dalam wacana politik di Indonesia menjadi lazim menggabungkan G-30-S

dengan kekerasan massal yang mengikutinya, seakan-akan keduanya

merupakan suatu peristiwa tunggal; satu istilah, “Gerakan 30 September,”

digunakan untuk merujuk ke dua peristiwa. Kendati demikian sejak awal

serangan Suharto terhadap PKI, sesuatu yang tidak benar sudah terasa

dengan pelekatan erat kedua peristiwa tersebut. Sepanjang akhir 1965

sampai awal 1966 Presiden Sukarno terus-menerus memprotes bahwa

Angkatan Darat “mau membunuh tikus seluruh rumahnya dibakar.”56

Kampanye anti-PKI sama sekali menjadi tidak sepadan dengan alasan

senyatanya. Pada dasarnya G-30-S merupakan suatu peristiwa yang relatif

berskala kecil di Jakarta dan Jawa Tengah, yang sudah berakhir paling

lambat 3 Oktober 1965. Secara keseluruhan G-30-S telah membunuh

dua belas orang.57 Suharto membesar-besarkannya sedemikian rupa

sehingga peristiwa itu tampak seperti sebuah konspirasi nasional berkelanjutan

untuk melakukan pembunuhan massal. Berjuta-juta orang yang

berhubungan dengan PKI, bahkan para petani buta huruf di dusundusun

terpencil, ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara

kolektif bertanggung jawab atas G-30-S. Setiap orang yang ditahan

militer dituduh sebagai “langsung atau tidak langsung terlibat dalam

Gerakan 30 September,” jika kita mengutip dari surat keterangan yang

diberikan kepada tahanan politik pada saat ia dibebaskan. (Perhatikan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

istilah karet tidak langsung.) Dua orang pakar tentang Indonesia dari

Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVey, pada awal 1966

mengamati bahwa tentara Suharto telah memulai kampanye antikomunis

cukup lama sesudah G-30-S hancur dan tidak menunjukkan tanda-tanda

akan bangkit kembali. Di antara saat G-30-S tamat riwayatnya dengan

saat penangkapan massal oleh tentara dimulai, “tiga minggu berlalu tanpa

adanya kekerasan atau tanda-tanda terjadinya perang saudara, bahkan

menurut Angkatan Darat sendiri.” Dua penulis itu berpendapat bahwa

G-30-S dan kampanye antikomunis yang mengikutinya “merupakan

fenomena politik yang sama sekali terpisah” (cetak miring penegas dalam

teks asli).58

Kekerasan yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966

harus dilihat lebih sebagai saat awal pembangunan sebuah rezim baru,

ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G-30-S. Suharto dan para

perwira tinggi Angkatan Darat lainnya menggunakan G-30-S sebagai

dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini. Mereka perlu

menciptakan keadaan darurat nasional dan suasana yang sama sekali

kacau jika hendak menumbangkan seluruh generasi kaum nasionalis

dan menyapu bersih cita-cita kerakyatan Presiden Sukarno. Mereka mengetahui

bahwa mereka harus melawan pendapat umum.59 Suharto saat

itu relatif bukan siapa-siapa, seorang pejabat biasa, yang bersiasat untuk

menggeser sang pemimpin karismatik bangsa. Ia dan para pemimpin

militer lainnya mengetahui bahwa mereka akan menghadapi perlawanan

hebat jika militer melancarkan kudeta terhadap Sukarno secara

langsung tak berselubung. Alih-alih menyerang istana terlebih dulu,

Suharto justru menyerang masyarakat dengan kekerasan secepat kilat,

lalu dengan menginjak-injak penduduk yang dicengkam ketakutan dan

kebingungan melenggang masuk ke istana.

Suharto sendiri, tak mengherankan, menyangkal bertanggung

jawab atas kekerasan massal 1965-66 – pelaku jarang mau mengakui

kejahatan mereka di hadapan publik.60 Dalam catatan resmi dinyatakan

bahwa “penumpasan PKI” telah dilakukan melalui tindakan administratif

dan tanpa pertumpahan darah; orang yang dicurigai ditangkap,

diperiksa untuk memastikan bersalah atau tidak, lalu dibagi dalam tiga

golongan (A, B, dan C) sesuai tingkat keterlibatan masing-masing di

dalam G-30-S, lalu dipenjarakan. Catatan resmi tidak pernah menyebut

PENDAHULUAN

tentang pembunuhan massal.61 Dalam memoarnya Suharto menulis

bahwa strateginya adalah “pengejaran, pembersihan dan penghancuran.”

62 Ia tidak memberi tahu pembaca bahwa ada orang yang tewas

dalam proses itu. Film mengenai G-30-S yang disponsori pemerintah juga

tidak menggambarkan adanya penangkapan dan pembunuhan massal.

Panel terakhir pada relief Monumen Pancasila Sakti memperlihatkan

Letkol Untung di depan Mahmilub, seolah-olah proses hukum dengan

kepala dingin merupakan satu-satunya bentuk reaksi militer terhadap

G-30-S. Tidak ada tugu peringatan dibangun di Monumen Pancasila

Sakti bagi ratusan ribu korban. Saat menyinggung tentang kekerasan yang

terjadi, dalam kesempatan yang amat langka, Suharto menjelaskannya

sebagai sesuatu yang bersumber pada konfl ik dalam masyarakat. Dalam

pidato pada 1971, ia menyampaikan analisis tentang sebab-musabab

pembunuhan itu dalam satu kalimat singkat, “Ribuan korban djatuh

didaerah2 karena rakjat bertindak sendiri2, djuga karena prasangka2

buruk antar golongan yang selama bertahun2 ditanamkan oleh praktek2

politik jang sangat sempit.”63 Dengan demikian Angkatan Darat seolaholah

tidak memainkan peran apa pun dalam mengatur pembunuhan;

rakyat melakukannya sendiri untuk alasan yang tidak ada kaitan dengan

Gambar 4. Detil relief pada Monumen Pancasila Sakti: Suharto mengakhiri kekacauan,

menciptakan ketertiban, dan mengembalikan perempuan ke rumah tangga dan kepatuhan.

Foto: John Roosa

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

operasi penghancuran G-30-S oleh militer.

Penjelasan Suharto yang singkat tentang sebab-musabab pembunuhan

itu bukanlah sesuatu yang unik. Banyak orang Indonesia,

bahkan yang biasanya kritis terhadap propaganda negara, mempercayai

bahwa pembunuhan itu merupakan tindak kekerasan yang terjadi

spontan dari bawah, sebagai pengadilan liar barisan keamanan masyarakat,

yang membarengi usaha penumpasan pemberontakan PKI oleh

militer yang sangat terkendali dan terorganisasi dengan baik. Karena

ketidaktahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah

lain, orang yang menyaksikan pembunuhan besar-besaran yang diatur

militer di daerah tempat tinggalnya bisa jadi menganggap pembunuhan

tersebut sebagai pengecualian. Tidak adanya pembicaraan yang terbuka

dan penyelidikan yang teliti terhadap pembantaian yang terjadi telah

menimbulkan ketidakpastian yang besar tentang pola umum kejahatan

ini. Kaum terpelajar Indonesia, dalam mencari jawab tentang masalah

ini, cenderung terjerumus pada prasangka berkerak akan kerentanan

massa. Kalangan kelas menengah Indonesia sering mengatakan kepada

saya bahwa pembunuhan itu merupakan buah antagonisme yang sudah

ada sebelumnya antara PKI dan partai-partai politik lain. Anggota PKI,

karena militansi dan kekejaman mereka, rupanya menjadi sangat dibenci

sejak sebelum 1965, sehingga lawan-lawan mereka langsung mengambil

kesempatan untuk membantai mereka. Pembunuhan itu seakan-akan

terjadi begitu saja, tanpa ada orang atau lembaga apa pun yang bertanggung

jawab. Seperti dikatakan Robert Cribb, pembunuhan yang terjadi

“dipandang seolah-olah tergolong dalam kategori tak lazim kematian

massal akibat ‘kecelakaan’.”64

Koran-koran Indonesia tidak memberitakan adanya pembunuhanpembunuhan.

Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar

dalam pekan pertama Oktober 1965 dan menerapkan sensor terhadap

beberapa di antaranya yang mendapat ijin terbit kembali. Angkatan Darat

menerbitkan beberapa korannya sendiri. Orang akan sia-sia mencari berita

dalam koran-koran yang terbit antara akhir 1965 sampai akhir 1966 yang

sekadar menyebut saja bahwa ada pembunuhan besar-besaran. Korankoran

hanya memuat berita tentang cara-cara tanpa kekerasan dalam

penumpasan PKI: pemecatan orang-orang yang dituduh pendukung PKI

dari berbagai badan pemerintahan (seperti kantor berita “Antara”), pem30

PENDAHULUAN

bubaran organisasi-organisasi yang berafi liasi dengan PKI, dan demonstrasi

mahasiswa menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI. Sudah

pasti para redaktur koran-koran tersebut mengetahui tentang terjadinya

pembunuhan besar-besaran – kisah-kisah mengerikan sudah beredar

luas dari mulut ke mulut. Tapi mereka sengaja tidak memberitakannya

barang sepatah kata pun. Sebagai gantinya mereka penuhi koran-koran

mereka dengan cerita-cerita fi ktif dari para ahli perang urat syaraf di

kalangan tentara, yakni kisah-kisah yang melukiskan PKI sebagai pelaku

tunggal kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan koran-koran independen

pun, seperti misalnya Kompas, yang belakangan menjadi koran acuan

terkemuka selama tahun-tahun kekuasaan Suharto, ikut ambil bagian

dalam kampanye militer untuk menggalakkan histeria anti-PKI.

Angkatan Darat mengendalikan dengan ketat keberadaan wartawan

asing, melarang banyak dari mereka masuk Indonesia sejak Oktober

1965, dan membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menyelinap

masuk agar tetap berada di Jakarta. Sebagian besar pemberitaan

para wartawan yang berdiam di Jakarta terpusat pada manuver-manuver

politik tingkat tinggi Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, dan pejabatpejabat

tinggi pemerintahan yang lain. Para juru bicara militer dengan

sopan meyakinkan para wartawan bahwa pembunuhan apa pun yang

terjadi adalah akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, bukan

pembantaian yang diatur tentara. Dari cerita-cerita yang merembes ke

Jakarta, para wartawan menduga-duga bahwa angka korban mati yang

diumumkan Sukarno pada Januari 1966, yaitu 87.000, sangat jauh di

bawah angka sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat memberitakan

pembunuhan besar-besaran itu selengkap-lengkapnya sampai sesudah

Angkatan Darat melonggarkan batasan-batasan bergerak pada Maret

1966. Skala pembunuhan mulai menjadi lebih jelas ketika wartawan

dapat pergi ke daerah-daerah di luar Jakarta. Wartawan pertama yang

melakukan penyelidikan, Stanley Karnow dari Washington Post, setelah

melalui perjalanan selama dua pekan di seluruh Jawa dan Bali, memperkirakan

setengah juta orang telah mati dibunuh. Seth King dari New

York Times, pada Mei 1966, mengajukan angka perkiraan moderat, yaitu

sebanyak 300.000 korban tewas. Seymour Topping, rekan Seth King dari

koran yang sama, melakukan penyelidikan beberapa bulan kemudian dan

menyimpulkan bahwa jumlah korban mati seluruhnya bahkan dapat

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

lebih dari setengah juta orang.65

Ketiga koresponden asing itu memberitakan bahwa personil militer

dan milisi sipil antikomunis terlibat dalam pembunuhan dan sering kali

mereka melakukannya dengan cara-cara yang sistematik dan rahasia.

King mencatat bahwa orang-orang asing di Jakarta tidak menyaksikan

kekerasan apa pun. Mereka hanya mengetahui bahwa tentara pada malam

hari melakukan penggerebekan rumah-rumah, menggiring mereka yang

dicurigai sebagai simpatisan PKI ke atas truk, dan membawa mereka

ke luar kota sebelum fajar. King mendengar cerita dari seseorang yang

kebetulan menumpang sebuah truk tentara bahwa kira-kira lima ribu

orang dari Jakarta yang diambil dari rumah mereka masing-masing

dibawa ke sebuah penjara di pinggir kota, dan di sana mereka mati

perlahan-lahan karena kelaparan. (King tidak menyebut adanya ribuan

orang lagi yang kelaparan di penjara-penjara di dalam kota Jakarta).

Karnow menggambarkan pembunuhan besar-besaran di kota Salatiga

di Jawa Tengah: “Di setiap bangunan, seorang kapten tentara membacakan

nama-nama dari sebuah daftar, memberi tahu mereka tentang

kesalahan masing-masing – atas nama hukum walaupun sidang pengadilan

tidak pernah diadakan. Akhirnya truk-truk itu masing-masing diisi

dengan enam puluh tawanan, dan dengan dikawal satu peleton tentara,

menempuh jarak sekitar enam mil, melalui hamparan sawah dan kebun

karet yang gelap menuju suatu kawasan tandus di dekat Desa Djelok.

Para petani di daerah tersebut sudah diperintahkan lurah untuk menggali

sebuah lubang besar satu hari sebelumnya. Para tawanan, dibariskan

berdiri di bibir lubang, lalu ditembaki dalam beberapa menit. Beberapa

dari mereka barangkali dikubur hidup-hidup.” Dari kisah-kisah semacam

ini, Karnow sampai pada kesimpulan bahwa tentara mengorganisasi

pembantaian berkelanjutan secara sistematik di Jawa Tengah.66

Topping juga menyimpulkan bahwa militer melakukan pembunuhan

secara kilat terhadap rakyat di Jawa Tengah tetapi ia mengatakan

pola kekerasannya berbeda dengan yang terjadi di Jawa Timur dan Bali.

Di dua daerah terakhir militer biasanya menghasut penduduk sipil untuk

melakukan pembunuhan, ketimbang memerintahkan personil mereka

sendiri melakukan tugas kotor itu. Tentara menebar suasana ketakutan

dengan mengatakan kepada masyarakat di kota dan desa bahwa PKI

sedang bersiap-siap melakukan pembunuhan besar-besaran: menggali

PENDAHULUAN

kuburan massal, menyusun daftar hitam orang yang akan dibunuh, menyiapkan

alat khusus pencungkil mata. Topping menyatakan bahwa pada

umumnya para pengamat Indonesia yang berpengalaman menganggap

cerita-cerita yang disebarkan tentara sebagai cerita yang dibuat-buat:

“Tidak ada bukti kuat bahwa orang-orang Komunis mempunyai perbekalan

senjata yang begitu besar atau merencanakan pemberontakan massa

di seluruh tanah air untuk merebut kekuasaan dalam waktu dekat.”67

Topping menambahkan bahwa pengingkaran tentara terhadap tanggung

jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi disangkal bukan

hanya oleh hasil penyelidikan singkatnya sendiri tapi juga oleh pernyataan

pribadi salah satu dari para panglima utama Suharto sendiri. Mayor

Jenderal Sumitro, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur, dalam wawancaranya

dengan Topping berkata, bahwa Suharto, pada November 1965,

mengeluarkan perintah secara rinci tentang pembasmian PKI. Dalam

Desember 1965, Sumitro beserta stafnya mengunjungi seluruh komando

distrik militer di Jawa Timur untuk memastikan bahwa perintah itu telah

dipahami. Topping mengutip Sumitro yang mengakui bahwa “sebagian

besar komandan setempat telah menunaikan tugas sebaik-baiknya untuk

membunuh kader-kader [PKI] sebanyak-banyaknya.”68

Sampai pertengahan 1966 dua surat kabar utama Amerika Serikat

sudah menyiarkan ke publik bahwa Angkatan Darat Indonesia di bawah

Mayor Jenderal Suharto adalah pihak yang paling bertanggung jawab

terhadap pembunuhan massal sekitar setengah juta orang, dan bahwa

banyak pembunuhan itu dilakukan secara kejam terhadap para tawanan

terpilih. Namun demikian berita ini tidak mengalangi pemerintah

Amerika Serikat memberikan sambutan hangatnya kepada Suharto

selaku penguasa baru di Indonesia. Tidak satu pun pejabat pemerintahan

Johnson menyatakan keberatan terhadap pelanggaran berat hakhak

asasi manusia yang dilakukan tentara Indonesia. Robert Kennedy

menyesali kebisuan itu ketika mengucapkan pidatonya di New York City

pada Januari 1966: “Kita telah bersuara lantang terhadap pembantaian

tak manusiawi yang dilakukan oleh kaum Nazi dan kaum Komunis.

Tapi apakah kita akan bersuara lantang pula terhadap pembantaian keji

di Indonesia, yang lebih dari 100.000 orang yang dituduh Komunis

bukanlah pelaku tetapi korban?”69 Jawaban terhadap pertanyaan itu,

tentu saja, tidak. Bagaimana pun juga pemerintah AS telah membantu

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Suharto naik takhta. Kegembiraan akan penggulingan Sukarno dan

penghancuran PKI mengalahkan pertimbangan kemanusiaan apa pun.

Prioritas-prioritas ini tampak jelas dalam laporan utama tentang

Suharto dalam majalah Time pada Juli 1966. Dengan tepat Time memberitakan,

“militer bertanggung jawab atas kebanyakan pembunuhan

yang terjadi” dan mengakui bahwa pembunuhan itu “telah menghilangkan

lebih banyak nyawa ketimbang kehilangan [yang diderita] AS

dalam seluruh peperangan di sepanjang abad ini.” Tanpa menghindari

penggambaran detil-detil yang mengerikan, laporan utama itu menyebutkan

bahwa beberapa orang yang dicurigai sebagai komunis telah

dipancung dan mayat mereka dibuang di kali-kali. Namun selanjutnya

artikel itu memuji rezim baru Suharto yang didominasi militer karena

“sangat konstitusional.” Suharto dikutip saat mengatakan, “Indonesia

negara yang berdasar hukum, bukan pada kekuasaan belaka.”70 Oleh

karena dari sudut kepentingan politik luar negeri AS banjir darah itu

konstruktif, majalah Time dapat menampilkan pelaku kejahatan dalam

sorotan yang sama sekali positif walaupun hasilnya kemudian adalah

penjajaran yang sangat aneh antara kepala-kepala yang dipenggal dan

prosedur konstitusional.

Kecaman terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi diredam

bukan hanya karena para pelakunya antikomunis. Banyak pemberitaan

media mengecilkan tanggung jawab militer atas pembunuhan sambil

membesar-besarkan peranan masyarakat sipil. Stereotip yang dibuat

para orientalis mengenai orang Indonesia yang primitif, terbelakang,

dan bengis mengemuka sehingga menenggelamkan pemberitaan faktual

tentang pembunuhan-pembunuhan berdarah dingin yang diorganisir

militer. Orang asing digiring untuk mempercayai bahwa pembunuhan

massal itu merupakan ledakan tiba-tiba, tanpa nalar, dan penuh dendam

kesumat masyarakat rentan yang meradang oleh sepak terjang agresif

PKI selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa penyelidikan mendalam,

wartawan-wartawan merasa yakin bahwa prasangka mereka terhadap

apa yang disebut watak ketimuran membenarkan adanya kesimpulan

defi nitif. Judul utama salah satu tajuk rencana C.L. Sulzberger dalam

New York Times terbaca “When a Nation Runs Amok” [Ketika Suatu

Bangsa Mengamuk]. Bagi Sulzberger pembunuhan-pembunuhan itu

tidak mengejutkan karena terjadi di “Asia yang berperangai keras, dengan

PENDAHULUAN

kehidupan murah.” Banjir darah itu hanyalah memantapkan keyakinannya

bahwa bangsa Indonesia mempunyai “ciri pembawaan Melayu yang

ganjil, tabiat haus darah membabi buta yang telah menyumbang satu

kata dari sedikit kata Melayu dalam bahasa-bahasa lain: amok.”71

Demikian pula laporan Don Moser untuk majalah Life tak

beranjak terlalu jauh dari ungkapan-ungkapan klise dangkal tentang

bangsa Indonesia yang pramodern dan eksotik: “Tidak ada di mana pun

selain di pulau-pulau yang misterius dan elok ini ... peristiwa-peristiwa

dapat meledak begitu tak terduga, begitu kejam, tak hanya diwarnai

dengan fanatisme, tapi juga haus darah dan hal-hal semacam sihir dan

santet.” Kekerasan itu bahkan tidak melibatkan militer; melainkan

timbul sepenuhnya dari kalangan rakyat. Pembantaian “gila-gilaan” di

Bali merupakan “pesta pora kebengisan.” Di mana-mana terjadi “histeria

massal.”72 Karangan-karangan Robert Shaplen di majalah New Yorker,

yang lebih panjang lebar, mengulang alur kisah yang sama tentang keberangan

spontan terhadap PKI. Bangsa Indonesia adalah bangsa primitif

belaka yang tidak dapat disalahkan dalam hal pelanggaran hak-hak asasi

manusia karena mereka belum cukup beradab untuk dipandang sebagai

manusia yang dewasa. Represi terhadap PKI “berubah menjadi luapan

balas dendam liar dan tak pandang bulu berdasarkan permusuhan

pribadi dan histeria massal di tengah masyarakat yang secara emosional

dan psikologis memang siap mengamuk.”73 Adalah tidak adil jika apa

yang disebutnya sebagai “segenap dunia ‘berakal’” untuk mengharapkan

bangsa Indonesia merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang

salah karena “bangsa ini dapat menjelaskan pertumpahan darah tersebut,

sekurang-kurangnya demi kepuasan hati mereka sendiri, menurut

pengertian kuno tentang katarsis dan pembasmian kejahatan.”74 Sembari

menghidupkan kembali mitos-mitos tua kolonial tentang “orang-orang

pribumi” yang terbelenggu pada tradisi dan bersifat mistik, Shaplen secara

tidak kritis menceritakan ulang versi tentara Indonesia tentang peristiwaperistiwa

1965-1966.

Beberapa pakar tentang Indonesia tetap percaya kepada cerita

tentang pembantaian itu sebagai balas dendam spontan terhadap PKI.75

Antropolog Cliff ord Geertz, berdasarkan kunjungannya ke sebuah kota

kecil di Jawa Timur pada 1970-an dan 1980-an, mengatakan bahwa

orang di kota itu mengenang pembunuhan tersebut sebagai “penggalan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

retak sejarah yang kadang-kadang diingat sebagai akibat dari politik.”76

Dalam esainya yang terkenal mengenai adu ayam di Bali, Geertz sambil

lalu menyebut bahwa kekerasan dalam adu ayam itu memperlihatkan

pembantaian yang terjadi di sebuah pulau dengan kerukunan sosialnya

yang terkenal di seluruh dunia itu “tidak bertentangan dengan hukum

alam”; adu ayam itu menurutnya merupakan penyaluran kecenderungan

kekerasan yang ada dalam masyarakat.77 Th eodore Friend, seorang

sejarawan Asia Tenggara, dengan yakin mengatakan bahwa pembunuhan

itu mencerminkan “ledakan kekerasan massal yang hebat”; dimulai

“secara spontan” tanpa arahan militer dan merupakan kekerasan “muka

lawan muka” dan dengan “kedekatan yang aneh.”78

Sungguh mencengangkan bahwa kekerasan anti-PKI, suatu kejadian

dengan skala demikian luas, ternyata salah dimengerti sedemikian

parah. Tentu saja keterlibatan baik personil militer maupun penduduk

dalam pembunuhan itu telah mengaburkan masalah tanggung jawab.

Bagaimana pun, dari sedikit yang sudah diketahui, jelaslah bahwa militer

yang memikul bagian tanggung jawab terbesar, dan bahwa pembunuhan

itu lebih merupakan kekerasan birokratik yang terencana ketimbang

kekerasan massa yang bersifat spontan. Dengan mengarang cerita-cerita

bohong mengenai G-30-S dan mengendalikan media massa sedemikian

ketat, klik perwira di sekitar Suharto menciptakan suasana di kalangan

penduduk sipil bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk perang. Tanpa

provokasi yang disengaja oleh ahli-ahli propaganda militer, penduduk

tidak akan percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan

karena partai ini bersikap pasif setelah G-30-S ditaklukkan.79 Militer

bekerja keras menyulut kemarahan rakyat melawan PKI sejak awal

Oktober 1965. Ahli-ahli propaganda Suharto menemukan akronim

untuk G-30-S, yang dikaitkannya dengan polisi rahasia Nazi Jerman.

Akronim itu, Gestapu, tidak sesuai dengan kepanjangan yang berbunyi

Gerakan Tiga Puluh September.80 Surat kabar dan siaran radio dipenuhi

dengan berita palsu tentang apa yang dinamakan Gestapu: bahwa PKI

menimbun senjata dari Tiongkok, menggali kuburan massal, menyusun

daftar orang-orang yang akan dibunuh, mengumpulkan alat khusus

untuk mencungkil mata, dan seterusnya.81 Militer menggambarkan

jutaan orang seperti setan dan bukan manusia dengan menyusun mata

rantai asosiasi: G-30-S sama dengan PKI sama dengan barang siapa saja

PENDAHULUAN

yang diasosiasikan dengan PKI sama dengan kejahatan mutlak.

Propaganda ini sendiri, bagaimana pun, tidak cukup untuk memprovokasi

penduduk sipil agar ikut melakukan kekerasan. Propaganda

merupakan faktor yang penting tapi tidak cukup. Perbedaan waktu

terjadinya kekerasan di daerah-daerah yang berlainan menunjukkan

bahwa kedatangan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD)

berperan sebagai pemicu. Pengamatan Anderson dan McVey di Jawa

Tengah telah saya kemukakan di atas. Kekerasan baru dimulai saat

pasukan RPKAD tiba di ibu kota provinsi tersebut, Semarang, pada

17 Oktober, dan kemudian menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa

pada hari-hari berikutnya.82 Beruntunglah Jawa Barat lolos dari serbuan

karena RPKAD harus bergegas masuk Jawa Tengah, yang memang

merupakan basis PKI. Relatif sedikit pembunuhan yang terjadi di Jawa

Barat walaupun pada masa sebelumnya terjadi konfl ik tajam antara PKI

dan organisasi anti-PKI.83

Kasus Bali memang patut ditilik, terutama karena mereka yang

berpegang pada tesis “kekerasan spontan” selalu menunjuk Bali sebagai

bukti. Mereka menyatakan masyarakat Bali melakukan pesta pembunuhan

gila-gilaan sampai saat pasukan RPKAD tiba awal Desember

1965 untuk menghentikan mereka.84 Pendapat ini salah dalam mengemukakan

kronologi kejadian yang sebenarnya. Sebelum pasukan

RPKAD datang pada 7 Desember, tidak ada pembunuhan berarti di

Bali.85 Selama bulan-bulan Oktober dan November situasi memang

tegang. Gerombolan antikomunis menyerang dan membakar rumahrumah

anggota PKI. Beberapa anggota partai ditangkap; sebagian lain

menyerahkan diri kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Tapi

tidak terjadi pembantaian besar-besaran sebelum 7 Desember. Semua

pemimpin PKI masih hidup saat RPKAD tiba.86 Adalah RPKAD yang

mengatur dan melaksanakan eksekusi para pemimpin PKI Bali pada 16

Desember 1965 di Desa Kapal.87 Ada banyak saksi kejadian itu karena

RPKAD mengundang politisi-politisi antikomunis di Bali selatan untuk

menonton.88 Pembantaian sekitar 30 orang ini, termasuk I Gde Puger,

seorang pengusaha berada yang dikenal sebagai penyandang dana untuk

PKI walaupun ia bukan anggota partai, mengungkapkan bahwa militer

mendorong penduduk sipil untuk membunuh orang-orang yang terkait

dengan PKI. Mengingat RPKAD yang memulai pembunuhan itu, maka

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

kita tidak bisa tidak memperkirakan bahwa pasukan parakomando ini

telah menerima perintah langsung dari Suharto untuk melakukannya.

Koordinasi antara Suharto dan RPKAD sangat erat: ia datang di Bali satu

hari setelah pasukan parakomando mendarat di sana.89

Orang-orang sipil yang terlibat dalam pembunuhan, apakah di

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau tempat-tempat lainnya, umumnya

anggota milisi yang sudah dilatih oleh militer (baik sebelum maupun

sesudah 1 Oktober), dan diberi senjata, kendaraan, serta jaminan kebal

hukum. Mereka bukan sekadar orang-orang sipil biasa yang bertindak

mandiri dari militer. Walaupun dinamika interaksi setepatnya antara

militer dan milisi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, secara keseluruhan

militer memainkan peran dominan. Robert Cribb mencatat

bahwa kelompok-kelompok milisi ini umumnya tidak bertahan lama

setelah 1966; banyak yang “kelihatannya segera menghilang setelah

tugas berdarah mereka selesai,” berbeda dengan, misalnya, “laskar-laskar

otonom yang lahir setelah 1945 dalam perang kemerdekaan melawan

Belanda” dan menjadi masalah bagi upaya monopoli militer terhadap

angkatan bersenjata pada 1950-an.90 Sejak 1965 militer secara rutin

membentuk kelompok-kelompok kelaskaran agar pada saat melakukan

kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata mereka selalu

dapat mengingkari keterlibatan mereka.91 Tidak ada alasan untuk mengatakan

bahwa situasi kekerasan dalam 1965-1966 itu sendiri sangat

berbeda.

Hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sejak awal pembunuhan-

pembunuhan itu memang sengaja hendak dilupakan. Dalam

bukunya Silencing the Past, Michel-Ralph Trouillot menulis bahwa orang

“berperan serta dalam sejarah baik sebagai pelaku maupun pencerita.”92

Para pelaku sejarah sekaligus menjadi pencerita tentang jejak langkah

mereka sendiri. Cerita yang hendak disampaikan si pelaku bisa jadi sangat

berjalinan dengan jejak langkahnya sendiri. Dalam kasus teror 1965-

66, para perwira militer menghendaki cerita tentang teror yang mereka

lakukan, seperti halnya tentang para korban mereka, lenyap. Mereka

tidak bercerita tentang kampanye teror yang mereka lakukan saat itu.

Seperti ditulis Trouillot: “Sejarawan profesional sendiri tidak menyusun

kerangka naratif untuk menempatkan cerita-cerita mereka. Sering kali ada

orang lain yang sudah masuk pentas lebih dulu dan mengatur lingkaran

PENDAHULUAN

kebisuan.”93 Suharto yang merencanakan pembunuhan namun ia memastikan

bahwa ia tidak dapat dibuktikan sebagai dalangnya. Saat pembunuhan-

pembunuhan terjadi ia tidak menyinggungnya sama sekali, tapi

memuji-muji proses abstrak tentang penghancuran PKI “sampai ke akarakarnya.”

94 Caranya menutupi dan sekaligus memuji pembunuhan itu

mirip dengan cara yang dipakai para pelaku genosida di Rwanda: “Serang

korban secara verbal, bantah – bahkan di hadapan bukti yang paling jelas

sekalipun – bahwa telah atau sedang terjadi kekerasan fi sik dan hindari

masalah tanggung jawab sehingga, sekalipun ada korban, identitas para

pembunuh tetap kabur dan tidak dapat dipastikan, hampir lebur dalam

ketiadaan. Saat berbicara kepada para pendukungmu jangan pernah

menuntut ‘penghargaan’ atas apa yang sesungguhnya kamu perbuat tetapi

isyaratkan keuntungan besar yang diperoleh dari perbuatan-perbuatan

tak bernama yang telah dilakukan, berbagi persekongkolan dalam rahasia

tak terkatakan dengan pendengarmu.”95

Kesimpulan yang saya tarik dari literatur yang tersedia dan dari

wawancara dengan para korban, pelaku, dan saksi ialah bahwa pada

umumnya pembunuhan itu merupakan eksekusi terhadap tawanan.

Berlawanan dengan keyakinan umum, kekerasan gila-gilaan oleh

penduduk desa bukanlah merupakan pola. Biasanya pasukan Suharto

memilih melakukan penghilangan misterius ketimbang eksekusi di

depan publik untuk memberi contoh kepada masyarakat. Tentara dan

milisi cenderung melancarkan pembantaian besar-besaran secara rahasia:

mereka mengambil para tahanan dari penjara pada malam hari, membawa

mereka dengan truk ke tempat-tempat terpencil, mengeksekusi mereka,

lalu mengubur jasad-jasad mereka dalam kuburan massal tanpa tanda,

atau melemparnya ke sungai.96

Jika dibandingkan dengan pembunuhan massal itu, G-30-S tampak

seperti peristiwa kecil saja. Buku ini saya beri judul Dalih Pembunuhan

Massal untuk menekankan bahwa arti penting sesungguhnya G-30-S

terletak pada hubungan gerakan ini dengan peristiwa yang mengikutinya.

Gerakan 30 September menjadi peristiwa penting hanya karena Suharto

dan para perwira di sekitarnya pada awal Oktober 1965 memutuskan

untuk membuat peristiwa itu menjadi penting: mereka mengeramatkan

G-30-S, maksudnya, mereka berikan arti penting yang lebih besar

dari yang sebenarnya termuat dalam gerakan ini. Mereka mengguna39

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

kan G-30-S sebagai dalih untuk membenarkan langkah-langkah yang

memang sudah mereka rencanakan lebih dulu terhadap PKI dan Presiden

Sukarno. Mungkin personil militer dan orang-orang sipil yang bertanggung

jawab terhadap teror itu terus-menerus berbicara tentang G-30-S

untuk mengalangi pembicaraan mengenai kejahatan mereka sendiri.

Mungkin mereka melebih-lebihkan sifat jahat G-30-S dan PKI untuk

menenangkan batin mereka sendiri. Ketika mereka mengakui terjadinya

pembunuhan massal, mereka mengatakan G-30-S-lah penyebab terjadinya

pembunuhan, seakan-akan kematian ratusan ribu orang dan penahanan

terhadap satu juta lebih lainnya merupakan tanggapan tidak terhindarkan,

yang setimpal dan alamiah. Inilah narasi penyalahan korban yang

selama ini terpatri sebagai ajaran umum.97

Sebagai dalih, G-30-S sepadan dengan pembakaran Reichstag,

gedung parlemen Jerman, yang oleh Hitler digunakan sebagai alasan

untuk menghancurkan Partai Komunis Jerman pada awal 1933. Polisi

Berlin memastikan temuan bahwa api di dalam ruang utama gedung

tersebut disulut oleh seorang radikal Belanda, yang baru masuk kota

sepuluh hari sebelum peristiwa itu terjadi.98 Tapi Hitler, bahkan sebelum

mendengar hasil temuan polisi, sudah memutuskan bahwa pembakaran

gedung parlemen itu merupakan awalan pemberontakan nasional Partai

Komunis. Dalam jam-jam pertama setelah api menyala pada pagi 27

Februari, polisi mulai menangkapi orang-orang komunis. Tokoh-tokoh

Nazi menyatakan bahwa mereka melihat para pembakar gedung bersama

tokoh-tokoh komunis sebelum memasuki gedung dan bahwa partai

merencanakan membakar lebih banyak gedung lagi, meracuni dapur

umum, menculik istri dan anak-anak pejabat pemerintah, dan menyabot

jaringan listrik serta kereta api. Kepada kabinetnya Hitler mengatakan,

satu hari setelah kebakaran: “Secara psikologis sekarang sudah tiba waktu

yang tepat untuk konfrontasi. Tak ada guna menunggu lebih lama lagi.”99

Puluhan ribu anggota Partai Komunis ditangkap selama pekan-pekan

berikutnya dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi Nazi yang pertama,

seperti misalnya kamp konsentrasi Dachau. Kebakaran Reichstag

merupakan dalih yang sangat tepat untuk membenarkan penggempuran

yang sudah direncanakan oleh kaum antikomunis Nazi. Suasana

krisis yang direkayasa membuka pintu bagi mereka untuk mengesahkan

undang-undang yang mencabut banyak pasal-pasal konstitusi dan dengan

PENDAHULUAN

begitu mencabut hak-hak sipil semua orang Jerman.

Ada banyak kemiripan antara G-30-S dan kebakaran Reichstag:

keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menyerang Partai

Komunis, propaganda yang membesar-besarkan bahaya yang datang dari

partai, penahanan massal di kamp-kamp konsentrasi, keadaan darurat

bikinan yang dimanfaatkan sebagai saat untuk merebut kekuasaan diktatorial.

Namun begitu analogi ini tidak tepat benar. Dalam kasus G-30-S,

ketua PKI bagaimana pun juga terlibat (D.N. Aidit berada di pangkalan

AURI Halim) dan beberapa personil PKI ikut berperan serta. PKI tidak

dapat dibebaskan sama sekali dari hubungannya dengan G-30-S seperti

halnya Partai Komunis Jerman dibebaskan dari peristiwa kebakaran

Reichstag. Namun, apa pun hubungan antara PKI dan G-30-S tidak

dengan sendirinya memadai untuk membenarkan kekerasan terhadap

siapa pun yang berkaitan dengan partai.

Suharto menjalankan pengambilalihan kekuasaan negara di balik

selubung prosedur hukum. Ia menyembunyikan kudeta merangkaknya

sebagai tindakan murni konstitusional dengan restu Sukarno untuk

menggagalkan kup PKI. Suharto tetap mempertahankan Sukarno sebagai

presiden di atas kertas sampai Maret 1967, satu setengah tahun setelah

ia kehilangan kekuasaan efektifnya. Sukarno mengeluarkan protes lisan,

tetapi kata-katanya tak berdaya karena sejak pekan pertama Oktober

1965 militer telah menguasai media massa. Ia bahkan kalah dalam

memberi nama peristiwa itu sendiri. Sebagai usaha menghentikan media

massa yang menggunakan sebutan konotatif Gestapu untuk G-30-S,

maka pada sidang kabinet 9 Oktober 1965 Sukarno mengajukan sebutan

Gestok sebagai akronim dari Gerakan Satu Oktober.100 Media yang telah

dikuasai militer tak acuh kepadanya dan tetap bersikukuh dengan sebutan

Gestapu. Walaupun Sukarno menyadari bahwa militer berangsur-angsur

menggerogoti kekuasaannya, ia menahan diri dan tidak melancarkan

tentangan secara serius. Alasan mengapa ia mau memainkan peran yang

dirancang Suharto untuknya masih sulit dimengerti. Jika kita menyimak

pidato-pidatonya tampak bahwa Sukarno terutama mengkhawatirkan

Indonesia akan dipecah belah oleh apa yang disebutnya kekuatankekuatan

“imperial, kolonial, dan neokolonial,” gabungan musuh

bersama yang ia singkat menjadi nekolim.101 Sukarno khawatir bahwa

jika ia berusaha menggalang pendukungnya melawan Suharto, akan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

terbuka jalan bagi perang saudara tak terkendali yang malah akan menguntungkan

nekolim. Dalam kekacauan serupa itu Indonesia akan terbagi

menjadi negeri kecil-kecil, lalu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan

negara-negara lain akan datang untuk menancapkan kawasan pengaruh

masing-masing. Karena obsesinya terhadap kesatuan negerinya, Sukarno

tampaknya percaya bahwa pertumpahan darah, betapapun mengerikan,

masih lebih baik daripada Indonesia sebagai negara bangsa musnah dan

kembali ke kekuasaan asing. Ia memilih memenuhi kemauan Suharto,

membiarkan wewenangnya digerogoti, dan akhirnya keluar dari istana

tanpa perlawanan.102

Bahkan di masa pasca-Suharto, kebanyakan orang Indonesia tidak

mengetahui bagaimana sesungguhnya Suharto naik ke tampuk kekuasaan.

Sekarang ia dikutuk karena korupsi dan keserakahannya yang mencengangkan,

tapi bukan karena penggambarannya tentang G-30-S yang

tidak benar dan pembunuhan massal yang dilakukannya. Jejak berdarah

yang mengawali kekuasaannya hampir tidak pernah diamati dengan

kritis dan cermat. Kebanyakan kampiun gerakan reformasi anti-Suharto

(misalnya Megawati Sukarnoputri atau Amien Rais) membangun karir

politik mereka semasa Suharto dan tetap berpegang pada mitos-mitos

resmi mengenai 1965. Monumen Kesaktian Pancasila masih tetap berdiri

tegak. Peringatan resmi setiap tahun masih tetap diadakan meskipun

tanpa kemegahan yang sama seperti dahulu.103 Parlemen pasca-Suharto

tetap mempertahankan hukum yang melarang pembicaraan publik

mengenai Marxisme-Leninisme dan keterlibatan eks-tapol (dan anak

cucu mereka) dalam partai politik.104 Pembuatan fi lm tentang Soe Hok

Gie, seorang pemuda yang aktif dalam demo-demo anti-PKI dan anti-

Sukarno (yang belakangan menyesali perbuatannya), dalam 2004-05

harus meminta izin polisi untuk menggunakan bendera palu arit PKI

sebagai perlengkapan dan harus menyetujui untuk menyerahkan benderabendera

itu kepada polisi untuk segera dibakar sesudah pembuatan fi lm

selesai.105 Rezim Suharto membangun sebuah dunia fantasi tersendiri,

yang unsur-unsurnya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa 1965,

terbukti masih bertahan gigih untuk tampak sebagai kebenaran abadi

bagi bangsa Indonesia. Peninjauan kembali terhadap awal kelahiran

sang rezim, yakni ‘perebutan kekuasaan tak masuk akal’ oleh Suharto

(meminjam istilah Pascal), sudah lama tertunda.

PENDAHULUAN

CATATAN

1 Dalam pidato-pidatonya sesudah terjadi G-30-S, Sukarno berulang kali menyebut kejadian

itu sebagai sebuah “rimpel in de geweldige oceaan” (riak di samudra luas). Ia

membandingkan

proses revolusioner di Indonesia dengan lautan bergelora, yang terus-menerus menimbulkan

puncak dan lembah di permukaan air laut. Lihat, misalnya, pidatonya pada saat melantik

Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat pada 16 Oktober 1965, dalam Setiyono dan

Triyana, ed., Revolusi Belum Selesai, I: 22-23, 38.

2 Tentang jumlah tahanan politik, lihat esai pengantar Robert Cribb dalam buku yang

disuntingnya, Indonesian Killings, 42, dan Fealy, Release of Indonesia’s Political

Prisoners,

lampiran.

3 Semua taksiran tentang jumlah orang yang dibunuh hanya perkiraan. Penelitian yang

cermat dan menyeluruh belum pernah dilakukan. Komisi pencari fakta yang ditunjuk

Presiden Sukarno melaporkan pada Januari 1966 bahwa terdapat 78.500 orang mati

dibunuh. Angka ini sengaja diperkecil oleh sebuah komisi yang dikuasai perwira-perwira

militer dan yang mendasarkan laporannya pada informasi dari kalangan perwira militer

juga.

Salah satu dari dua orang sipil di dalam komisi, Oei Tjoe Tat, mengatakan bahwa secara

pribadi ia menyampaikan kepada Sukarno, jumlah sebenarnya mendekati angka 500.000

atau 600.000 (Toer dan Prasetyo, eds., Memoar Oei Tjoe Tat, 192). Pembahasan tentang

angka perkiraan ini, lihat Cribb, “How Many Deaths?”

4 Pimpinan inti, seperti yang akan saya uraikan dalam Bab I, ialah dua tokoh sipil, Sjam

dan Pono, serta tiga perwira militer: Letnan Kolonel Untung, Mayor Soejono, dan Kolonel

Abdul Latief.

5 Pidato pembelaan Kolonel Latief diterbitkan sendiri di Eropa bersamaan dengan saat ia

diadili. Teks ini diterbitkan ulang di Indonesia sesudah Suharto jatuh (Latief, Pledoi

Kol.

A. Latief). Banyak orang, termasuk saya, meminta kepada Latief agar menjelaskan G-30-S

dengan lebih rinci. Jawaban standar Latief selalu meminta penanya agar membaca pidato

pembelaan yang telah diterbitkannya itu. Penolakannya untuk menulis tentang G-30-S

bukan disebabkan oleh kehilangan memori. Pada akhir 1980-an, ketika masih dalam penjara,

ia pernah menulis secara rinci naskah 118 halaman, lengkap dengan delapan diagram,

tentang pertempuran tunggal yang terjadi enam belas tahun sebelum G-30-S (“Serangan

Umum 1 Maret 1949”). Ia meninggal karena sakit pada umur 78 tahun pada 6 April 2005

di Jakarta.

6 Tentang kisah-kisah ini, lihat Wieringa, Sexual Politics in Indonesia, 291-327.

7 Ricklefs, History of Modern Indonesia, 268.

8 Cribb dan Brown, Modern Indonesia, 97.

9 Pemerintah telah menerbitkan sejarah monumen itu: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

Hakekat Pembangunan Monumen Pancasila Sakti.

10 McGregor, “Commemoration of 1 October, ‘Hari Kesaktian Pancasila,’” 43.

11 Sebuah pamfl et yang dijual di museum (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Buku Panduan

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya) dengan sangat baik mencantumkan daftar diorama.

Dari 42 diorama, 15 menggambarkan insiden dari 1945 sampai 1948, ketika PKI terlibat

dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda.

12 Museum Sejarah Monumen Nasional yang terletak di lantai dasar Monumen Nasional, di

tengah Lapangan Merdeka, juga tidak menyebut PKI dalam perlawanan terhadap penjajah.

Rencana pertama museum itu, yang ditulis oleh sebuah panitia di bawah pengawasan

Sukarno pada 1964, mengusulkan sebuah diorama yang menggambarkan pemberontakan

PKI 1926 di Banten. Setelah mengambil alih kekuasaan, Suharto mencampakkan rencana

itu dan menyusun sebuah panitia baru pada 1969 di bawah pengawasan sejarawan Nugroho

Notosusanto. Lihat McGregor, “Representing the Indonesian Past,” 105-106.

13 Badiou, Ethics, 41.

14 Empat novel Pramoedya Ananta Toer, yang ditulisnya ketika menjadi tapol rezim

Suharto,

yaitu tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah

Kaca), dapat dibaca sebagai penemuan kembali asal-usul gerakan nasionalis. Judul-judul

dua novelnya yang pertama itu saja mencerminkan universalisme di balik sebuah gerakan

untuk suatu partikularitas baru. Dalam karya-karya Pramoedya, bangsa Indonesia tidak

tampil sebagai pendesakan chauvinisme etnik atau kultural, tapi lebih merupakan suatu

persekutuan antara orang-orang yang menentang chauvinisme serupa itu. Novel pertama

tetralogi ini didedikasikan untuk Han, nama panggilan seorang ilmuwan Belanda, Gertrudes

Johan Resink.

15 Badiou, Ethics, 73-74. Untuk ulasan lebih luas tentang pendapat Badiou mengenai

peristiwa dan kebenaran, lihat Hallward, Badiou, 107-80.

16 Bagian pelestarian sejarah militer, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, menerbitkan empat

jilid buku mengenai sejarah PKI: Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Lihat juga Dinuth,

Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis; dan Suyitno, Pemasyarakatan Bahaya

Laten Komunis.

17 Suharto membentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)

pada 10 Oktober 1965 dan mendapat persetujuan dari Sukarno pada 1 November

1965. Selanjutnya kehadiran Kopkamtib selalu samar-samar karena bukan merupakan

badan pemerintah dengan birokrasi tersendiri. Suharto merancangnya lebih sebagai fungsi

khusus di tubuh militer. Hampir semua personilnya adalah perwira yang sekaligus memegang

jabatan dalam struktur militer yang reguler. Southwood dan Flanagan mengatakan bahwa

keberadaan Kopkamtib mencerminkan adanya keadaan darurat permanen, tapi mereka

keliru menganggapnya sebagai badan yang berdiri sendiri. Southwood dan Flanagan,

Indonesia, bab 4. Aturan yang terkait dengan lembaga itu dikumpulkan dalam Kopkamtib,

Himpunan Surat-Surat Keputusan/Perintah yang Berhubungan dengan Kopkamtib 1965-1969.

Adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian membubarkan pewaris Kopkamtib,

Bakorstanas, pada 2000.

18 Schmitt, Political Th eology, 5.

19 Stewart Sutley membuat analisis yang bernas mengenai keadaan darurat pada 1965-66

dalam kerangka teori Schmitt: “Th e Indonesian ‘New Order’ as New Sovereign Space.”

PENDAHULUAN

Satu-satunya kekurangan yang saya catat adalah bahwa ia gagal memahami upaya Suharto

menormalisasi keadaan darurat.

20 Giorgio Agamben memberikan analisis yang tajam mengenai dua paradoks ini: hukum

yang menyatakan hukum tidak berlaku, dan kekecualian yang berubah menjadi aturan

(dengan begitu meniadakan pembedaan antara kekecualian dan aturan). Karena Schmitt

ingin menjaga keadaan kekecualian sebagai siasat sementara yang akan menjadi produktif

bagi rule of law, maka ia tidak dapat menerima wawasan dari salah satu tesis Walter

Benjamin

yang terkenal mengenai sejarah bahwa “tradisi kaum tertindas mengajarkan kepada kita

bahwa ‘keadaan kekecualian’ tempat kita hidup sesungguhnya merupakan aturan.” Agamben,

State of Exception, 52-88. Tentang domestikasi Schmitt terhadap keadaan kekecualian,

lihat

McCormick, “Dilemmas of Dictatorship.”

21 Heryanto, “Where Communism Never Dies.”

22 National Security Archives, wawancara untuk seri televisi CNN, “Th e Cold War,”

wawancara dengan Marshall Green, 15 Januari 1997, yang tersedia di situs http://www.

gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-15/green6.html

23 Dokumen ini disiapkan bersama oleh CIA, NSA (National Security Agency), DIA

(Defense Intelligence Agency), dan seksi intelijen Departemen Luar Negeri. Judulnya

menggambarkan

isinya: “Prospects for and Strategic Implications of a Communist Takeover in

Indonesia” (Prospek dan Implikasi Strategis dari Pengambilalihan Kekuasaan oleh Kaum

Komunis di Indonesia). (Foreign Relations of the United States, 1964-1968 [selanjutnya

FRUS], 26: 290, www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB52/#FRUS).

24 Kolko, Confronting the Th ird World, 174. Lihat juga T. McCormick, America’s Half-

Century, 100, 111, 114-118.

25 Dikutip dalam Shoup dan Minter, Imperial Brain Trust, 234-236.

26 Ibid., 236. Pernyataan kebijakan pada 1952 itu adalah memorandum National Security

Council (NSC) 124/1. Pernyataan pada 1954 adalah memorandum NSC 5405.

27 Dikutip dalam Scott, “Exporting Military-Economic Development,” 241.

28 Richard M. Nixon, “Asia After Vietnam,” 111.

29 William Bundy, prakata untuk Marshall Green, Indonesia, xi. Bundy saat itu Asisten

Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifi k dari 1964 sampai 1969.

30 McNamara, In Retrospect, 214.

31 Ibid., 270.

32 Ibid., 215. McGeorge Bundy, penasihat keamanan nasional untuk Kennedy dan Johnson,

juga menegaskan bahwa Vietnam tidak lagi merupakan kepentingan yang vital, “paling tidak

sejak adanya revolusi antikomunis di Indonesia” (dikutip dalam John Mueller,

“Reassessment

of American Policy,” 52). Keputusan pemerintah Johnson pada awal sampai medio-1965

untuk meningkatkan perang secara dramatik (dengan pemboman atas Vietnam Utara dan

memasukkan pasukan darat AS ke Vietnam Selatan) tidak dengan berpedoman pada teori

domino. Seperti ditunjukkan George Kahin, pemerintah AS terutama prihatin pada 1965

dengan konsekuensi-konsekuensi simbolis akan kemungkinan jatuhnya Vietnam Selatan ke

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

tangan kaum komunis. Para pejabat AS ingin menghindari rasa terhina dan memperingatkan

bangsa-bangsa lain bahwa perlawanan terhadap tentara AS akan menanggung harga mahal,

bahkan seandainya pun perlawanan itu pada akhirnya menang (G. Kahin, Intervention,

283, 312-314, 356-358, 363, 375, 390-393). Untuk teori domino, lihat juga Porter, Perils

of Dominance, 243-258.

33 New York Times, 11 Oktober 1965, hal. 1.

34 New York Times, 19 Juni 1966, hal. 12E.

35 Time (edisi Kanada), 15 Juli 1966, hal. 44.

36 Dikutip dalam Noam Chomsky, Year 501, 126.

37 Chomsky dan Herman, Th e Political Economy of Human Rights, I: 205-217.

38 Saya penyunting bersama sebuah kumpulan esai mengenai pengalaman para korban:

Roosa, Ratih, dan Farid, eds., Tahun yang Tak Pernah Berakhir.

39 Peter Dale Scott, yang mempelajari G-30-S dan juga pembunuhan terhadap Kennedy,

mengajukan istilah deep politics untuk mengacu pada aspek-aspek negara yang

dirahasiakan,

“semua praktek dan perencanaan politik yang, sengaja atau tidak, biasanya ditutupi

ketimbang diakui.” Yang dimaksud, misalnya, penggunaan sindikat-sindikat kejahatan yang

terorganisir oleh negara (Deep Politics and the Death of JFK, 7, 10). Buku puisi Scott

Coming

to Jakarta merupakan renungan mendalam tentang keterlibatan orang-orang Amerika Utara

yang beradab, terpelajar di dalam kekejaman di negeri-negeri seperti Indonesia, Vietnam,

dan Cile.

40 Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, 6: 265-267. Dokumen Supardjo juga disebut

sambil lalu dalam dua buku yang baru terbit, Katoppo, Menyingkap Kabut Halim 1965,

132-33, 255, dan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu, 8. Sulistyo mengutip dokumen itu

hanya untuk membuktikan hal kecil bahwa G-30-S tidak memberikan persediaan makan

bagi pasukannya.

41 Rekaman sidang Mahmilub terhadap Supardjo pada 1967 tersedia di Museum TNI Satria

Mandala, Jakarta, dan Kroch Library di Cornell University. Bagian-bagian tertentu dari

rekaman sidang Supardjo digunakan oleh Crouch, Th e Army and Politics in Indonesia, 115,

127, 128, 132. Sebelumnya ada juga penemuan sumber primer penting yang terpendam

di dalam rekaman Mahmilub. Awal 1980-an, saat membaca rekaman sidang Letkol Heru

Atmodjo, Benedict Anderson menemukan laporan otopsi jasad tujuh perwira yang dibunuh

G-30-S di Jakarta. Suharto menyembunyikan laporan itu, tapi militer melampirkannya

dalam beberapa rekaman sidang Mahmilub sebagai bukti, tanpa menyadari akibatnya di

masa mendatang (Anderson, “How Did the Generals Die?”)

42 Fic, Anatomy of the Jakarta Coup. Victor Fic (1922-2005) seorang ilmuwan politik,

yang

mulai menulis tentang Indonesia pada 1960-an. Selain dokumen Supardjo, buku Fic tidak

memuat sesuatu yang baru, baik dalam hal sumber maupun cara analisis. Ia mengandalkan

laporan interogasi militer dan dokumen Mahmilub, dan mengulang argumen-argumen

yang dikemukakan dalam publikasi-publikasi rezim Suharto. Pendapat Fic bahwa baik

pemerintah Tiongkok maupun Presiden Sukarno terlibat dalam G-30-S didasarkan atas

PENDAHULUAN

spekulasi belaka.

43 Sugiarto, putra Supardjo, dalam pembicaraan dengan saya mengonfi rmasi bahwa dokumen

tersebut ditulis oleh ayahnya.

44 Hasan meminta saya mengumumkan nama dan menerbitkan memoarnya setelah ia wafat.

Begitu identitas dan kisah hidupnya diungkap, akan jelas bahwa ia memang berposisi untuk

memiliki informasi tangan pertama mengenai kejadian-kejadian yang diceritakannya.

45 Siauw, “Berbagai Catatan dari Berbagai Macam Cerita.” Tulisan Siauw lainnya yang

tidak diterbitkan, “Th e Smiling General Harus Dituntut ke Mahkamah,” berisi beberapa

informasi yang sama.

46 Baperki adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia.

Mengenai kegiatannya lihat Coppel, Indonesian Chinese in Crisis. Tentara melarang

organisasi

ini pada akhir 1965 dan menangkap sebagian besar anggotanya. Mengenai Siauw lihat

biografi informatif yang disusun putranya, Siauw Tiong Djin, Siauw Giok Tjhan.

47 Soebandrio, Kesaksianku tentang G-30-S. Gramedia, penerbit terbesar di Indonesia,

semula bermaksud menerbitkan buku itu. Tapi tanpa mengemukakan alasannya, mereka

membatalkan penerbitannya dan menghancurkan 10.000 eksemplar yang sudah dicetak.

Lihat Gamma, 8-14 November 2000, 16-17; Tempo, 4 Februari 2001, 68-69. Naskah itu

sekarang sudah menjadi milik umum. Banyak orang dan kelompok di Indonesia yang

kemudian menerbitkannya sendiri.

48 Surodjo dan Soeparno, Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku. Mingguan

Tempo memuat laporan khusus mengenai Dani, 4 Februari 2001, 60-65.

49 Katoppo, Menyingkap Kabut Halim 1965.

50 Berkas itu ialah Indonesia, Malaysia-Singapore, Philippines, vol. 26 of Department of

State,

FRUS 1964-68. Lihat catatan kaki 23 untuk mengakses bahan ini melalui internet.

51 Darnton, “It Happened One Night,” 60. Saya berterima kasih kepada Courtney Booker

yang memberitahu saya mengenai esai tinjauan ini.

52 Ritchie, Rashomon, 87.

53 Darnton, “It Happened One Night,” 60.

54 Pada kesempatan arahan pers pada 12 Februari 2002, Menteri Pertahanan AS Rumsfeld

menyatakan, “Ada hal-hal yang sudah diketahui. Ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita

tahu.

Kita juga tahu ada hal-hal tidak diketahui yang kita ketahui. Maksud saya, kita

mengetahui

ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Tapi juga ada hal-hal yang tidak kita ketahui kita

tidak

tahu, hal-hal yang kita tidak ketahui.” Pernyataan ini bermaksud menanggapi laporan

intelijen palsu tentang senjata pemusnah massal di Irak. Sebagai sebuah permakluman

mengenai laporan tersebut, pernyataan Rumsfeld ini merupakan pengaburan masalah.

Tetapi, pernyataan itu sendiri bukanlah omong kosong seperti dituduhkan para

pengkritiknya.

Masalahnya terletak pada keterbatasannya. Ia tidak menyebutkan kategori keempat

yang pokok dalam psikoanalisis: yang diketahui tidak diketahui, atau hal-hal yang kita

ketahui tapi kita tidak mengakui bahwa mengetahui. (Zizek, “What Rumsfeld Doesn’t

Know Th at He Knows about Abu Ghraib”).

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

55 Kisah detektif dari genre lebih tua biasanya sibuk dengan penjahat individual dan

bukan

pelaku kolektif. Kesulitan umum dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku dalam

kasus pembunuhan massal adalah sifat kekerasan birokratik yang impersonal: pejabat di

atas mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan bawahan, sementara bawahan mengaku

bertindak mengikuti perintah dari atasan. Mungkin saja ambiguitas dan impersonalitas

yang

inheren dalam kekerasan birokratik inilah yang telah menghambat munculnya genre sastra

yang akan menokohkan para penyelidik hak asasi manusia di masa kini.

56 Sukarno menggunakan analogi ini dalam pidato 27 Oktober 1965 (Setiyono dan Triyana,

eds., Revolusi Belum Selesai, I: 61-62).

57 Korban terdiri dari enam jenderal Angkatan Darat, seorang letnan, anak perempuan

Jenderal Nasution yang berumur lima tahun, seorang pengawal di rumah Leimena (tetangga

Nasution), kemenakan Brigjen Pandjaitan yang berumur dua puluh empat tahun, dan dua

perwira Angkatan Darat di Jawa Tengah. Kemenakan Pandjaitan yang lain luka parah akibat

tembakan. Daftar ini didasarkan pada catatan Angkatan Darat. Pada kesempatan upacara di

Lubang Buaya pada 1 Oktober 1966 Angkatan Darat membagikan laporan singkat berbahasa

Indonesia tentang G-30-S. Laporan ini diterjemahkan Kedutaan Besar Kanada (Canadian

Embassy, Jakarta, to Under-Secretary of State for External Aff airs, Ottawa,

“Anniversary

of Last Year’s Abortive Coup”, 11 Oktober 1966). Saya mengucapkan terima kasih kepada

David Webster yang telah mengirim salinan dokumen ini kepada saya.

58 Anderson dan McVey, Preliminary Analysis, 63.

59 Tangan kanan Suharto, Letkol Ali Moertopo, saat berceramah di hadapan sekelompok

pejabat pemerintah, menyatakan bahwa sebelum 1965 pengaruh PKI sangat meluas: “Orang

Indonesia dipengaruhi komunisme sebagai sistem berpikir begitu lamanya sehingga bisa

dikatakan sebagai cara berpikir orang Indonesia” (Bourchier dan Hadiz, eds., Indonesian

Politics and Society, 110). Pernyataan ini berlebihan. Sukarno sebenarnya jauh lebih

berpengaruh

daripada PKI. Para pejabat rezim Suharto, seperti Ali Moertopo, tidak pernah

sampai mengutuk Sukarno, tapi watak antikomunis mereka mengharuskan mereka bermusuhan

terhadap salah satu prinsip Sukarno yang paling dikobar-kobarkan, yaitu Nasakom,

persatuan kaum nasionalis, agama, dan komunis. Pada 1926 Sukarno sudah menyerukan

agar orang-orang dari tiga aliran ini untuk mengenali kepentingan bersama mereka dan

bersatu demi perjuangan nasionalis. Ia mengakui peran PKI dalam politik nasional.

Sukarno,

Nationalism, Islam and Marxism.

60 Untuk renungan yang mendalam tentang psikologi penyangkalan, lihat Cohen, States

of Denial.

61 Satu contoh utama tentang kebungkaman yang demikian tertata ini dapat ditemukan

dalam Notosusanto dan Saleh, Th e Coup Attempt of the ‘September 30 Movement’ in

Indonesia.

62 Suharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 114.

63 “Surat Perintah 11 Maret untuk mengatasi situasi konfl ik ketika itu,” Kompas, 11

Maret

1971, hal. 1, 12.

64 Cribb, ed., Indonesian Killings 1965-1966, 16.

PENDAHULUAN

65 Karnow, “First Report on Horror in Indonesia,” Washington Post, 17 April 1966, 1,

20; Seth King, “Th e Great Purge in Indonesia,” New York Times Magazine, 8 Mei 1966;

Seymour Topping, “Slaughter of Reds Gives Indonesia a Grim Legacy,” New York Times,

24 Agustus 1966, 1, 16.

66 Karnow, “First Report on Horror,” 20.

67 Topping, “Slaughter of Reds,” 16.

68 Ibid.

69 Dikutip dalam Newfi eld, Robert Kennedy, 71.

70 Time (edisi Kanada), 15 Juli 1966, 30-31.

71 C.L. Sulzberger, “Foreign Aff airs: When an Nation Runs Amok,” New York Times, 13

April 1966, 40.

72 Don Moser, “Where the Rivers Ran Crimson from Butchery,” Life, 1 Juli 1966, 26-28.

73 Shaplen, Time Out of Hand, 128. Buku ini berdasar pada karangan-karangan Shaplen

tentang Asia Tenggara di New Yorker.

74 Ibid., 26.

75 Ibid., 128.

76 Geertz, After the Fact, 10.

77 Geertz, Interpretation of Cultures, 452 n. 43.

78 Friend, Indonesian Destinies, 99, 113, 115.

79 Sebuah laporan yang diterbitkan tentara mencatat bahwa Resimen Para Komando

Angkatan Darat (RPKAD) mulai menggulung ribuan orang yang dicurigai sebagai anggota

PKI di Jawa Tengah pada 18 Oktober 1965: “Dalam melaksanakan gerakan pembersihan,

RPKAD tidak menjumpai perlawanan sedikit pun dari sisa-sisa kaum pemberontak.”

Dengan kata lain, “para pemberontak” itu tidak di dalam proses memberontak pada saat

mereka ditangkap (Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, Cuplikan Sejarah Perjuangan

TNI-Angkatan Darat, 506.

80 Gestapu jelas merupakan akronim yang dibikin-bikin. Bahasa Indonesia biasanya

membangun akronim dengan menggabungkan suku kata-suku kata, terkadang huruf-huruf,

dari sejumlah kata dalam susunan yang menampakkan suku kata-suku katanya. Dalam

Gestapu, huruf “s” itu tidak menurut aturan susunan katanya.

81 Uraian paling rinci mengenai propaganda militer dalam bulan-bulan setelah G-30-S

adalah Wieringa, Sexual Politics in Indonesia, 291-317.

82 Sebuah karangan yang berdasarkan riset sejarah lisan memberi penegasan dengan rinci

terhadap pendapat Anderson dan McVey. Lihat Hasworo, “Penangkapan dan Pembunuhan

di Jawa Tengah Setelah G-30-S.”

83 Wawancara dengan mantan anggota PKI di Jawa Barat: Djayadi, 1 April 2001,

Tasikmalaya;

Rusyana, 11 Juli 2001, Jakarta. Keduanya nama samaran.

84 Hughes, End of Sukarno, bab 15, berjudul “Frenzy on Bali.” Lihat juga Elson, Suharto,

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

125.

85 Analisis paling jitu mengenai pembunuhan di Bali dilakukan oleh Robinson, Th e Dark

Side of Paradise, 273-303.

86 Ini berdasarkan wawancara saya dengan janda dari seorang mantan pimpinan PKI di

Denpasar, Ibu Tiara (nama samaran), 15 Agustus 2000, dan Ibu Puger, 11 Januari 2001.

87 Tanggal ini disebutkan oleh Wayan, nama samaran seseorang yang ditahan bersama I Gde

Puger, salah seorang di antara orang-orang yang dibunuh di Kapal. Wayan mengingat

tanggal

ketika Puger dibawa keluar oleh tentara pada malam hari untuk dieksekusi. Wawancara

dengan Wayan, 12 Juli 2004, Ubud.

88 Wawancara dengan I Wayan Dana, 6 Januari 2001, Denpasar; Pugeg, 3 September 2000,

Denpasar; Kompyang Suwira, 2 September 2000, Denpasar; I Ketut Reti, 7 Januari 2001;

Poniti, 24 Agustus 2000, Kapal.

89 Robinson, Th e Dark Side of Paradise, 295.

90 Cribb, “Genocide in Indonesia, 1965-1966,” 235.

91 Kasus yang paling terkenal adalah referendum di Timor Leste pada 1999. Militer

memobilisasi

milisi untuk mengintimidasi pemilih agar mendukung integrasi dengan Indonesia.

Setelah hasil referendum diumumkan, militer dan milisi menghancurkan Timor Leste

sebagai tindak balas dendam, membunuh ratusan orang, dan memindahkan sekitar 250.000

orang secara paksa ke Timor Barat, dan membakar sekitar 70 persen dari bangunan yang

ada. (Martinkus, A Dirty Little War; Bartu, “Th e Militia, the Military, and the People

Bobonaro”).

92 Trouillot, Silencing the Past, 2.

93 Ibid., 26.

94 Dalam pernyataannya kepada masyarakat Jawa Tengah, November 1965, Suharto menyerukan

penghancuran Gerakan 30 September “sampai pada ke akar-akarnya.” (Dinuth,

Dokumen Terpilih Sekitar G-30-S/PKI, 137).

95 Prunier, Th e Rwandan Crisis, 241. Dalam argumennya bahwa kaum chauvinis Hutu yang

melakukan pembunuhan mengharapkan dunia internasional tidak campur tangan, Prunier

mengajukan pertanyaan retoris, “Siapa yang ingat tentang setengah juta orang Tionghoa

yang dibunuh atas perintah Presiden Suharto di Indonesia pada 1965?” (229).

Pertanyaannya

mengenai ingatan ini menarik karena mengungkap betapa buruk ingatan orang tentang

pembunuhan massal di Indonesia. Keliru gagas yang umum terjadi menyatakan hanya orang

Tionghoa saja yang dibunuh dalam peristiwa itu. Kendati ada orang Tionghoa yang dibunuh,

mereka tidak menjadi sasaran sebagai kelompok. Beberapa orang Tionghoa dengan sukarela

bekerja sama dengan tentara. Sebagian besar korban adalah orang Jawa dan Bali. Orang

Tionghoa yang dibunuh biasanya terkait dengan organisasi kiri seperti Baperki. Andaikata

kaum militan Hutu Power berhasil mempertahankan kekuasaan mereka seperti halnya

Suharto, boleh jadi pembunuhan di Rwanda pun akan salah diingat sebagai suatu ledakan

misterius dan spontan dari hasrat pembalasan dendam rakyat. Sehubungan dengan ulasan

Prunier, hendaknya diperhatikan bahwa Suharto belum menjadi presiden pada 1965.

PENDAHULUAN

96 Esai pengantar dalam buku yang ikut saya sunting memberikan analisis yang lebih luas,

meskipun masih bersifat pendahuluan mengenai pembunuhan tersebut: Roosa, Ratih, dan

Farid, eds., Tahun yang Tak Pernah Berakhir, 8-18. Masih banyak penelitian sejarah lisan

yang perlu dilakukan mengenai pembunuhan di berbagai tempat sebelum gambar yang

lebih jelas dapat muncul.

97 Kebebalan ingatan sosial mengenai pembunuhan ini dapat dilihat dalam karya Taufi q

Ismail, salah seorang penyair Indonesia yang terkenal. Dalam buku kumpulan yang

kacaubalau

berisi gambar, dokumen, dan esai pendek (beberapa di antaranya mengenai masalah

narkotika yang tidak relevan), Ismail menyatakan Marxisme-Leninisme adalah ideologi

berpembawaan jahat yang pasti berujung pada genosida. Pembunuhan massal antikomunis

1965-66 dengan begitu merupakan tindak pencegahan: pembunuhan itu dilakukan untuk

mencegah pembunuhan massal lebih besar yang akan dilakukan kaum komunis. (Ismail,

Katastrofi Mendunia). Ilmuwan sosial Iwan Gardono Sujatmiko juga mengatakan bahwa

pembunuhan massal itu merupakan upaya pencegahan: “Kehancuran PKI Tahun 1965-

1966,” 11. Tentu saja semua pembunuhan massal yang pernah ada dapat dibenarkan dengan

cara demikian. Para pelaku selalu mengaku bertindak untuk membela diri. Pembenaran

Ismail dan Sujatmiko secara eksplisit terhadap pembantaian politik ini tidak lazim dalam

wacana publik Indonesia – kejadian ini biasanya diabaikan begitu saja – tapi secara

akurat

mencerminkan apa yang akan dinyatakan oleh mereka yang terlibat dalam pembunuhan

itu jika didesak untuk menjelaskan tindakan mereka.

98 R. Evans, Coming of the Th ird Reich, 328-333.

99 Dikutip dalam R. Evans, Coming of the Th ird Reich, 332.

100 Setiawan, Kamus Gestok, 99-100.

101 Lihat pidato-pidato yang dikumpulkan dalam Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum

Selesai.

102 Strategi Sukarno untuk menghadapi Suharto dari akhir 1965 sampai Maret 1968

memerlukan perhatian lebih banyak dari apa yang diperoleh selama ini. Crouch, yang

analisisnya paling rinci sejauh ini, berpendapat bahwa Sukarno yakin dapat mengalahkan

Suharto (Crouch, Th e Army and Politics in Indonesia, 158-220. Juga dalam Legge,

Sukarno,

430-58). Namun tetap menjadi pertanyaan, mengapa Sukarno tidak memecat Suharto atau

menyerukan perlawanan terhadap pembantaian yang dilakukan tentara. Cara utama Sukarno

melakukan perlawanan adalah dengan berpidato – cara yang diketahuinya sia-sia karena

tentara, yang mengontrol media, memberangus atau mendistorsi pernyataan-pernyataannya.

Apa pun alasan Sukarno menggunakan strategi kompromi ini, kiranya sulit menghindari

kesimpulan bahwa ia bertindak sebagai pengecut menghadapi pembunuhan massal itu.

103 Pada 2000 pemerintah menghapus Hari Kesaktian Pancasila untuk menghindari

konotasi bahwa Pancasila itu sakti sehingga kedudukannya sama dengan agama. Sebutan

baru yang digunakan, Peringatan Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan

Terhadap Pancasila, menegaskan ulang propaganda rezim Suharto; Gerakan 30 September,

bukan pembantaian massal yang terjadi menyusul, merupakan tragedi nasional (“Betrayal

of Pancasila Tragedy Commemorated,” Jakarta Post, 2 Oktober 2000). Ketika Megawati

DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO

Sukarnoputri menjadi presiden, ia memimpin upacara di Lubang Buaya pada 2001 dan

2003, tetapi pada 2002 dan 2004 ia mengirim menteri koordinator politik dan keamanan

untuk memimpin upacara itu (“Megawati dan Hamzah Tak Hadir di Lubang Buaya,”

Kompas, 1 Oktober 2004). Lihat juga Adam, “Dilema Megawati di Lubang Buaya,” Kompas,

8 Oktober 2003; McGregor, “Commemoration of 1 October,” 61-64.

104 Budiawan, “When Memory Challenges History”; van Klinken, “Th e Battle for History

after Suharto.” Laksamana.Net, “Amien Rais Inaugurates New Anti-Communist Front,” 27

Februari 2001. Lihat juga artikel-artikel surat kabar yang menggebu-gebu pada April 2000

ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan agar ketetapan MPRS yang melarang

Marxisme-Leninisme dicabut: “New Wave of Protests Target Plan on Communism,” Jakarta

Post, 8 April 2000, hal. 1. Sulastomo, “Tap XXV/MPRS/1966,” Kompas, 12 April 2000,

hal. 4. Franz Magnis-Suseno, “Mencabut Tap No XXV/MPRS/1966?,” Kompas, 14 April

2000. “Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu,” Kompas, 14 April 2000, hal. 7; “Clamour

about Marxism,” Jakarta Post, 18 April 2000, hal. 4.

105 Antara 1965-66, sebagai mahasiswa di Jakarta, Soe Hok Gie adalah pendukung

bersemangat

gerakan operasi militer melawan PKI dan Presiden Sukarno. Lihat kumpulan

tulisantulisannya

dari masa itu, Catatan Seorang Demonstran. Tapi beda dari banyak temannya

sesama pemuda antikomunis, yaitu yang disebut Angkatan 1966, hatinya memberontak

seketika ia mengetahui tentang pembunuhan massal dan menyadari bahwa pemerintahan

Sukarno digantikan oleh kediktatoran militer. Tulisan-tulisan Soe Hok Gie pada 1967-69,

yang kemudian dikumpulkan dan terbit di bawah judul Zaman Peralihan, mencetuskan

pendapat berbeda yang keras. Banyak dari kalangan “Angkatan 1966” yang mencela tirani

Sukarno, kemudian dengan nyaman menikmati posisi-posisi dengan gaji besar dalam tirani

Suharto.

KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

Jika ada bagian sejarah yang dicat kelabu di atas kelabu, inilah bagian

itu. Orang-orang dan kejadian-kejadian tampak seperti kebalikan si

Schlemihl, seperti bayang-bayang yang kehilangan tubuh.1

Karl Marx, Th e Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852)

PAGI HARI 1 OKTOBER

Gerakan 30 September menyatakan keberadaan dirinya untuk

pertama kali melalui siaran RRI pusat pada pagi hari 1 Oktober

1965. Pasukan-pasukan yang setia kepada G-30-S menduduki

stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah

dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio

sekitar pukul 7.15 menangkap pengumuman selama sepuluh menit

yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Para penggerak G-30-S

menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama, tetapi

orang ketiga, seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernyataan

tersebut. Siaran itu dua kali menyebutkan “menurut keterangan

yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30

September,” sehingga memberi kesan bahwa berita radio itu mengutip

dari dokumen lain. Suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi

suasana berita yang menentramkan. Seakan-akan para penyiar radio

masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu

Spotaker Blank

Why you ask me???