Bicara mengenai PT Freeport Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari
tiga hal. Pertama, kinerja perusahaan tambang selama ini mengeruk sumber
daya alam Indonesia. Kedua, kewajibannya terhadap Indonesia melalui
royalti perusahaan kepada negara, dan sikap pemerintah terhadap anak
perusahaan Freeport McMoran itu.
Keberadaan dan operasional Freeport Indonesia sejak 1967 hingga kini tak ubahnya mesin pencetak uang bagi perusahaan induknya, yakni Freeport McMoran di Amerika Serikat. Untuk melihat pundi-pundi keuntungan Freeport tidak perlu melihat jauh ke belakang. Tengok saja kinerja perusahaan sepanjang tahun lalu. Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon (358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91 persen penjualan emas perusahaan induknya.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.
Harga komoditas pertambangan memang turun belakangan ini lantaran rendahnya permintaan di pasar dunia. Namun, kondisi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Buktinya, laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
Berangkat dari kinclongnya kinerja Freeport, bagaimana andilnya terhadap Indonesia, negara yang kekayaan alamnya sudah dikeruk hampir setengah abad? Kewajiban Freeport terhadap Indonesia bisa dilihat dari royalti dan dividen. Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.
Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991. Renegosiasi kontrak karya pun mulai diembuskan pemerintah pertengahan tahun lalu. Salah satu poin akan dibahas adalah besaran royalti Freeport.
Sejak pertengahan 2011, wacana renegosiasi kontrak karya Freeport terus bergulir. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa paling ngotot mendesak Freeport ke meja perundingan. Pemerintah menginginkan royalti Freeport sepuluh persen. Dari ujung timur Indonesia, Freeport menyatakan siap berunding, namun belum sepakat mengenai besaran royalti. "Secara umum telah ada pembahasan keenam pokok renegosiasi. Sudah ada saling pengertian tapi belum sampai pada kesepakatan angka detailnya," kata Direktur Utama Freeport Rozik Soetjipto beberapa waktu lalu.
Kabar dari meja perundingan akhir tahun lalu, kedua pihak disebut-sebut menyepakati besaran royalti emas empat persen. Freeport dikabarkan setuju dengan angka itu, tapi pemerintah ternyata masih pikir-pikir. Renegosiasi pun kembali dilakukan. Setelah hampir satu tahun, hasilnya sudah bisa ditebak. "Renegosiasi sampai saat ini masih tetap berjalan," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.
Susilo mengakui alotnya perundingan untuk renegosiasi kontrak karya. Namun dia menegaskan segera menyelesaikan masalah itu. "Karena yang dinegosiasikan banyak. Ada enam poin. Kita harapkan secepatnya bisa diselesaikan. Target pemerintah tahun ini."
Tidak hanya soal royalti, keluhan juga datang terkait dividen buat pemerintah sebagai salah satu pemegang saham Freeport. Pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah menyentil Freeport lantaran tidak menepati janji melunasi kekurangan setoran dividen tahun lalu sebesar Rp 350 miliar dari total Rp 1,5 triliun. Nilai dividen 2012 turun 14,77 persen dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 1,76 triliun. Freeport memang pernah membayarkan dividen lebih besar kepada negara, yakni Rp 2,09 triliun pada 2009. Namun sejak 2010 setorannya perlahan mulai turun.
Pemerintah berambisi menguasai saham mayoritas atau melakukan divestasi 51 persen saham Freeport. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku kepincut membeli saham Freeport jika perusahaan itu menjual saham mereka. Dia meyakini pembelian saham Freeport akan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pembelian dilakukan sepanjang pemerintah memiliki keuangan mencukupi.
Yang tidak kalah menarik dari keberadaan Freeport di Indonesia adalah sikap pemerintah terhadap perusahaan sudah beroperasi di Indonesia lebih tiga dekade ini. Ketegasan pemerintah seolah setengah hati. Di satu sisi, pemerintah tegas mengejar royalti dan dividen dari Freeport. Namun, di sisi lain, tidak ada ketegasan terkait masa depan kontrak karya Freeport sudah berjalan hampir dua tahun ini.
Beda pejabat, beda pemikiran dan sikap. Rudi Rubiandini, mantan wakil menteri energi kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pernah mengancam akan mengusir Freeport dari Indonesia jika perundingan kontrak karya tidak menghasilkan kesepakatan menguntungkan Indonesia. "Kalau renegosiasi buntu, pasti putus kontrak," ujar Rudi kepada merdeka.com, Oktober tahun lalu.
Tapi penggantinya, Susilo Siwoutomo, lebih lembek. Dia mengatakan pemerintah tidak berniat memutus kontrak karya Freeport. Terlebih, perusahaan tambang ini sudah lama menjalankan kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. "Tidak (putus kontrak), itu kontrak sudah lama. Namanya renegosiasi selalu alot, tetapi kita masih akan usahakan berbicara terus dengan pihak sana. Semoga saja selesai secepatnya," kata Susilo belum lama ini.
Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga tidak yakin pemerintah berani mengusir Freeport. "Untuk memutus jika tidak ada hal dilanggar tentu akan sulit bagi pemerintah," ucapnya.
Sumber : www.merdeka.com
